Dermaga Teluk Cempi dikebut, Investasi tambang Dompu didorong masuk 2026

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong percepatan izin pemanfaatan ruang laut untuk pembangunan dermaga sebagai wujud pengawalan investasi pertambangan mineral di Teluk Cempi, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu.

"Dengan pengawalan sejak dini, progres fisik pembangunan dermaga diharapkan dapat terlihat pada pertengahan hingga akhir tahun 2026," kata Kepala DPMPTSP NTB Irnadi Kusuma dalam pernyataan di Mataram, Rabu.

Pemerintah NTB memproyeksikan investasi pertambangan mineral yang dilakukan oleh PT Sumbawa Timur Mining (STM) di Kabupaten Dompu berpotensi mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Sumbawa Timur Mining merupakan perusahaan patungan antara PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang memiliki saham sebanyak 20 persen dan Eastern Star Resources Pty Ltd sebanyak 80 persen.

Perusahaan patungan tersebut mengelola proyek eksplorasi tembaga yang beroperasi di Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Estimasi sumber mineral di wilayah kontrak karya tersebut mencapai 2,1 miliar ton deposit mineral di mana setiap ton bijih diperkirakan mengandung 0,86 persen tembaga dan 0,48 gram emas.

Deposit Onto tersebut terletak pada kedalaman 500 meter di bawah tanah dan berdekatan dengan sistem panas bumi bersuhu 80 hingga 110 derajat Celsius.

Ketua Forum Penataan Ruang Daerah NTB Lalu Mohamad Faozal menyampaikan bahwa pembangunan dermaga khusus tambang mineral di Teluk Cempi harus sesuai dengan Peraturan Daerah RTRW NTB Nomor 5 Tahun 2024.

Setiap pembangunan dermaga harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang, mengelola potensi dampak sosial ekonomi dan budaya di sekitar proyek tambang serta mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan ekologi dengan baik.

Selain itu, aspek sosial juga harus diperhatikan terkhusus perlindungan nelayan dan masyarakat pesisir sesuai peraturan perundang-undangan, serta komunikasi yang baik untuk mencegah konflik dan kerusakan lingkungan.

"Kami siap memfasilitasi koordinasi lintas OPD dan Pemerintah Kabupaten Dompu guna menyelesaikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut," pungkas Faozal.