Jakarta (ANTARA) -
Pro dan kontra seputar fungsi asrama haji bagian dari proses deliberasi

Di tengah perubahan lanskap komunikasi publik, negara tidak lagi bisa berdiri terlalu jauh dari rakyatnya. Bahasa yang kaku, jarak yang hirarkis, dan pola komunikasi satu arah perlahan kehilangan relevansi. Publik hari ini menuntut pendekatan yang lebih egaliter, negara yang bersedia berdialog, bukan sekadar memberi instruksi.

Dalam konteks itulah gaya komunikasi Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menarik untuk dibaca sebagai fenomena kepemimpinan publik yang berbeda.

Dahnil kerap berbicara dengan cara yang apa adanya. Lugas kadang terasa bebas, bahkan sesekali menerabas batas-batas formalitas birokrasi. Bagi sebagian kalangan, gaya ini dianggap tidak konvensional. Di sisi lain, pendekatan tersebut justru memperlihatkan upaya merobohkan tembok hirarkisme yang selama ini membuat kebijakan terasa jauh dari masyarakat. Negara tidak lagi tampil sebagai otoritas yang berjarak, tetapi hadir dalam percakapan yang lebih setara.

Ia mencoba membangun kebebasan berdebat diruang digital yang tidak dilakukan oleh pejabat lain, dengan ringan  meladeni semua debat bahkan dengan bahasa ala "netizen", yang juga kerapkali dimanfaatkan  untuk menyerang secara  personal. Tapi bagi dia justru dimanfaatkan sebagai ruang dialektika yang menyumbang ide semakin dalam masuk ke ruang-ruang debat kebijakan.

Salah satu diskursus yang memantik perdebatan publik Belakangan ini adalah gagasan opsi keberangkatan jemaah umrah melalui asrama haji dengan konsep One Stop Service. Wacana ini memunculkan beragam respons dukungan, kekhawatiran, hingga kritik terbuka. Dalam sejumlah penjelasan resmi, konsep tersebut ditegaskan sebagai pilihan sukarela (Opsional), bukan kewajiban, dengan tujuan memperkuat perlindungan jemaah sekaligus mendorong integrasi layanan haji dan penerbangan nasional.

Di titik ini, gaya komunikasi yang egaliter terlihat jelas. Alih-alih menutup ruang kritik, Dahnil justru membuka percakapan. Bahasa yang ia gunakan sering kali terasa seperti obrolan lintas ruang sosial tidak terjebak pada diksi birokrasi yang kaku. Pendekatan ini seakan menerabas batas antropologis antara negara dan masyarakat, menjadikan isu kebijakan yang kompleks lebih mudah dipahami publik.

Dari perspektif kebijakan publik, gagasan One Stop Service memperlihatkan upaya menggeser peran asrama haji dari sekadar fasilitas transit menjadi simpul integrasi layanan yang lebih modern. Pemeriksaan dokumen, proses check-in, hingga pengantaran jamaah dirancang dapat dilakukan sejak di embarkasi. Pro dan kontra yang muncul bukanlah anomali, melainkan bagian alami dari proses deliberasi yang sehat.

Narasi yang dibangun Dahnil juga tidak berhenti pada aspek teknis pelayanan. Ia berulang kali mengaitkan transformasi haji dan umrah dengan penguatan ekosistem ekonomi keumatan mulai dari optimalisasi maskapai nasional, tata kelola travel, hingga pemanfaatan fasilitas embarkasi sebagai ruang produktif.

Dalam banyak kesempatan, ia menyampaikan gagasan dengan bahasa yang cair dan membumi, seolah ingin menegaskan bahwa kebijakan publik tidak harus selalu berbicara dengan nada elitis.

Dimensi simbolik dari pendekatan tersebut tampak pada peresmian pesawat Garuda Indonesia di Asrama Haji Embarkasi Aceh. Pesawat utuh yang dijadikan sarana simulasi manasik bukan sekadar fasilitas teknis, tetapi juga simbol penghormatan terhadap sejarah kolektif masyarakat Aceh melalui pesawat Seulawah RI-001. Kebijakan dihadirkan tidak hanya sebagai aturan administratif, tetapi sebagai narasi yang menyentuh identitas lokal.

Langkah semacam ini memperlihatkan bahwa komunikasi kebijakan tidak selalu harus teknokratis. Ada ruang bagi simbol, emosi, dan kedekatan kultural. Negara berbicara dengan bahasa yang lebih manusiawi, bahasa yang tidak berjarak, tetapi juga tidak kehilangan arah strategisnya.

Jika ditarik lebih luas, berbagai inisiatif tersebut memperlihatkan pola kepemimpinan yang memadukan transformasi layanan dengan komunikasi publik yang terbuka. Dalam kajian akademik, pendekatan seperti ini sering disebut deliberative governance, yakni model pengambilan keputusan yang menempatkan dialog sebagai energi utama kebijakan. Namun dalam praktiknya, model ini membutuhkan keberanian untuk menerima turbulensi opini publik, sesuatu yang tidak selalu mudah bagi birokrasi yang terbiasa dengan struktur hirarkis.

Publik Indonesia hari ini semakin kritis dan aktif di ruang digital. Karena itu, gaya komunikasi yang egaliter bukan lagi pilihan tambahan, melainkan kebutuhan. Negara dituntut hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai mitra percakapan yang bersedia mendengar sekaligus menjelaskan arah kebijakan secara jujur dan terbuka.

Pada akhirnya, dialektika yang melekat pada kepemimpinan Dahnil Anzar Simanjuntak memperlihatkan bahwa kebijakan publik di era modern membutuhkan keberanian untuk membuka ruang diskursus. Pro dan kontra bukan sekadar dinamika politik, melainkan tanda bahwa kebijakan sedang hidup. 

Dalam konteks perubahan tata kelola haji dan umrah, gaya komunikasi yang apa adanya, bebas, egaliter, bahkan sesekali menerabas lintas antropologis untuk merobohkan tembok hirarkisme, menjadi salah satu cara menghadirkan negara yang lebih dekat, lebih setara, dan lebih relevan dengan zaman.

*) Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Note: Tulisan ini sebelumnya sudah ditulis di laman republika.co.id 16 Februari 2026
 

COPYRIGHT © ANTARA 2026