Mataram (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani membantah bahwa program unggulan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) menyedot atau pun mengambil anggaran pendidikan.
"Malah, dana pendidikan bertambah karena adanya program MBG," kata Hadrian Irfani di Mataram, Rabu.
Ia menegaskan dalam postur anggaran pendidikan itu ada makan bergizi gratis, ada sekolah rakyat, kemudian ada gaji guru dan dosen, serta anggaran-anggaran rutin di Kementerian Pendidikan.
"Jadi, nggak ada itu dipotong, dipangkas, berkurang. Justru bertambah. Contoh di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pemerintah menyiapkan anggaran belanja tambahan Rp189 triliun dan Insya Allah nanti pada saat libur Lebaran kami akan membahas itu," ujarnya.
Anggota DPR RI dari Dapil NTB II Pulau Lombok ini mengatakan sejak awal Presiden Prabowo tidak pernah ingin mengambil anggaran pendidikan 20 persen dari APBN meski ada program MBG yang menelan dana Rp1 triliun dalam sehari.
"Jadi jelas, bahwa MBG tidak akan mengganggu anggaran di Kementerian Pendidikan. Contoh, Kemendikdasmen bertambah, di Kementerian Diktisaintek bertambah, Kementerian Kebudayaan. Insya Allah akan ditambah," terang Miq Ari sapaan karibnya.
Baca juga: Wakil Kepala BGN ingatkan mitra bahwa MBG bukan ladang bisnis
Miq Ari mengatakan, bahwa besaran dana pendidikan dari 20 persen APBN sekitar Rp760 triliun khusus dana pendidikan. Seluruh postur anggaran itu sudah masuk ke dalam anggaran pendidikan tahun ini.
Menurutnya, Presiden Prabowo berencana memangkas dana imbas situasi perang di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel melawan Iran. Rencana efisiensi itu telah diinstruksikan ke jajaran pembantu Presiden di kementerian-kementerian.
"Ya, Presiden telah mengambil langkah-langkah melalui menteri-menteri. Tujuannya untuk menghemat BBM imbas perang Timur Tengah," ujar mantan Anggota DPRD NTB ini.
Baca juga: BGN wajibkan mitra MBG unggah menu, gizi, dan biaya di media sosial
Akibat imbas perang tersebut, lanjut Miq Ari, cadangan BBM Indonesia cukup terganggu sehingga pemerintah pusat perlu membahas dan menghitung sampai kapan cadangan BBM Indonesia bertahan.
"Nah salah satu langkahnya adalah efisiensi. Tapi kami mempersilakan silakan lakukan efisiensi tetapi jangan mengurangi dana pendidikan. Karena dana pendidikan itu mandatori dari konstitusi kita. Jadi 20 persen dana pendidikan itu wajib dipenuhi," tegasnya.
Lalu Ari pun meyakini, Presiden tidak akan memangkas pendidikan seperti sekolah rakyat, sekolah garuda dan penambahan insentif guru.
"Jadi, tidak ada yang terganggu selama MBG. Kami di Komisi 10 sedang menghitung bersama kementerian dan lembaga," katanya.
Baca juga: BGN ingatkan SPPG tidak reaktif terhadap hoaks MBG di medsos
Baca juga: Pendaftaran mitra MBG ditutup, waspadai jual beli titik SPPG
Pewarta : Nur Imansyah
Editor:
Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
