Lombok Timur, NTB (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi meluncurkan intervensi serentak pencegahan dan percepatan penurunan stunting (PP3S) yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur, Kamis.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi Kabupaten Lombok Timur tidak terlepas dari besarnya jumlah penduduk yang mencapai lebih dari satu juta jiwa.
"Kondisi ini menjadikan persoalan kemiskinan dan stunting membutuhkan perhatian yang lebih serius. Kita hadir hari ini bukan sekadar meluncurkan sebuah program, tetapi untuk membangun kepedulian bersama," ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan menurunkan angka stunting tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga ditentukan oleh kepedulian keluarga dan masyarakat.
"Penurunan stunting tidak cukup hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dimulai dari keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk generasi yang sehat," kata Dinda sapaan akrab Wagub NTB.
Wagub juga menekankan pentingnya upaya pencegahan sejak sebelum pernikahan melalui edukasi kesehatan reproduksi, kesiapan calon orang tua, pemenuhan status gizi calon ibu, hingga penguatan pola pengasuhan di lingkungan keluarga.
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terus mengembangkan program desa berdaya sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan yang berjalan beriringan dengan percepatan penurunan stunting.
Ia berharap Desa Lendang Nangka Utara menjadi contoh lahirnya semangat kolaborasi yang mampu menginspirasi desa-desa lain di NTB. Dia juga mendorong pemerintah desa mengembangkan potensi ekonomi lokal, termasuk komoditas unggulan nanas agar memiliki nilai tambah melalui inovasi produk olahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Sinta M. Iqbal mengatakan bahwa program PP3S dibangun melalui proses panjang dengan mengedepankan pendekatan intervensi serentak dan terintegrasi.
Baca juga: MBG mesti kuatkan ekosistem cegah stunting di daerah
Menurutnya, pengalaman pendampingan di berbagai desa menunjukkan bahwa penyebab stunting sangat beragam dan tidak selalu berasal dari persoalan kesehatan.
"Di lapangan kami menemukan persoalan pola asuh, kebiasaan konsumsi makanan instan, sanitasi, hingga pola pengasuhan keluarga menjadi faktor yang sangat menentukan. Karena itu, solusi yang diberikan juga harus sesuai dengan kondisi setiap keluarga," ujarnya.
Menurutnya, TP PKK NTB juga telah memulai program percontohan melalui pendampingan keluarga berisiko stunting yang melibatkan PKK, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, pemerintah desa, serta berbagai mitra pembangunan.
Baca juga: Pemerintah perkuat komitmen penurunan stunting lewat data presisi
Ia mengajak seluruh desa untuk mengaktifkan kembali forum pertemuan rutin ibu-ibu dan kader posyandu sebagai ruang berbagi pengalaman mengenai pengasuhan, pemenuhan gizi, dan kesehatan keluarga.
"Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak serta penerapan rumah bebas asap rokok juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting," katanya.
Sementara Wabup Lombok Timur Mohammad Edwin Hadiwijaya mengakui tantangan terbesar percepatan penurunan stunting adalah memastikan seluruh kebijakan dibangun di atas data yang valid dan terintegrasi.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini terus memperbaiki kualitas pendataan dengan mengintegrasikan data dari berbagai sektor agar intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
"Langkah pertama yang harus kita kawal bersama adalah data yang akurat. Dengan data yang benar, intervensi kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi hingga balita dapat dilakukan secara tepat," ujarnya.
Ia menjelaskan Lombok Timur telah menjadi salah satu dari lima kabupaten/kota di Indonesia yang memperoleh pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan dalam penguatan sistem data percepatan penurunan stunting.
"Penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan kemiskinan, pendidikan, sanitasi, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat," katanya.
Pewarta : Nur Imansyah
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
