Mataram, 25/11 (ANTARA) - Puluhan orang dari Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Samawa (FKPPMS) melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD NTB, Mataram, Rabu, untuk memprotes buruknya berbagai hasil pembangunan di Kabupaten Sumbawa.
Koordinator Lapangan FKPPMS, Syaifuddin Maliagung, mengatakan, buruknya hasil berbagai pembangunan di Kabupaten Sumbawa terlihat dari peringkat Kabupaten Sumbawa yang kini menempati posisi kelima dari 10 kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTB).
Para anggota FKPPMS berjalan kaki menuju Gedung DPRD NTB di Jl Udayana Mataram, sehingga sempat mengundang perhatian para undangan yang menghadiri pembukaan Program Aksi Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs HA Muhaimin Isklandar yang juga berlokasi di Jl Udayana.
Dikatakan, jalan-jalan di Kabupaten Sumbawa termasuk jalan negara, kini tidak layak lagi disebut jalan negara, karena kondisinya sangat buruk, apalagi jalan-jalan yang menuju kota kecamatan dan desa keadaannya lebih parah lagi.
Sementara berbagai komoditas unggulan yang dimiliki Kabupaten Sumbawa tidak mampu dikelola secara optimal oleh pemerintah daerah di antaranya sektor perikanan dan kelautan yang cukup potensial namun tidak dapat menambah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Demikian juga sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai serta mutu sebagian tenaga pengajar yang tidak memenuhi standar kompetensi sehingga tidak heran jika IPM Kabupaten sumbawa sangat rendah.
Dikatakannya, masyarakat Kabupaten Sumbawa kini tercengang-cengang dengan keberadaan kafe-kafe yang bertebaran di sana-sini dan lemah secara hukum, adat maupun agama tanpa ada penyelesaian yang jelas dari Pemkab Sumbawa.
Masalah yang perlu mendapat perhatian sekarang ini adalah terkait rencana eksplorasi dan eksploitasi terhadap alam oleh PT Newmont Nusa Tenggara dan sejumlah perusahaan tambang lainnya.
"Eksplorasi dan eksploitasi akan menjadi sumber bencana bagi masyarakat dan alam, guna melindungi kearifan lokal dan menagih komitmen dan konsistensi pemerintah terhadap pencanangan gerakan hijau sedunia," katanya.(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
