Mataram, 23/3 (ANTARA) - Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Moeryono Aladin mengatakan seluruh penduduk Indonesia ditargetkan akan terjangkau program jaminan sosial atau "universal coverage" pada 2014.
"Kalau semua pihak mendukung dan membantu seluruh penduduk menjadi peserta program jaminan sosial, maka semuanya akan terjangkau pada 2014," katanya dalam pertemuan dengan jajaran pelaksana program jaminan sosial di Mataram, Selasa.
Menurut dia ada lima program jaminan sosial, yakni jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Namun yang menjadi prioritas adalah jaminan kesehatan.
Ia mengatakan jumlah peserta jaminan kesehatan hingga saat ini mencapai 116 juta dari sekitar 230 juta orang penduduk Indonesia, atau 50,4 persen.
"Mereka yang menjadi peserta program jaminan kesehatan antara lain pensiunan PNS, purnawirawan TNI dan Polri sebanyak 15,4 juta orang, TNI, Polri aktif dan PNS di lingkungan TNI-Polri dan Dephan 1,1 juta orang, serta pegawai swasta dan keluarga yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) 4,2 juta orang.
Selain itu fakir miskin yang tidak masuk menjadi peserta program jaminan kesehatan masyarakat 76,4 juta orang, dan sisanya peserta jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh jamkesda dan asuransi komersial lainnya.
Moeryono mengatakan untuk mencapai target "universal coverage" pada 2014 tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pdata yang belum valid, sehingga dapat menimbulkan masalah dalam membuat perencanaan.
Selain itu, katanya, belum seluruh perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta program jamsostek termasuk pekerja informal.
"Masalah ini perlu ketegasan dari instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi diminta memfungsikan pegawai pengawas," katanya.
Menurut dia cukup banyak perusahaan yang sebenarnya wajib memasukkan pekerjanya menjadi peserta, namun belum melaksanakan kewajiban tersebut dengan alasan tidak mampu.
"Hal seperti ini mestinya disikapi instansi berwenang untuk mengambil tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku," ujarnya.
Ia mengatakan untuk mencapai target tersebut pihaknya mengimbau seluruh provinsi dan kabupaten/kota memasukkan seluruh penduduknya menjadi peserta jaminan kesehatan daerah (jamkesda).
"Di Sumatra Selatan seluruh penduduk, baik yang mampu maupun tidak, menjadi peserta jamkesda dengan dukungan dari seluruh pemerintah kabupaten/kota sebut," katanya.
Menurut dia meski seluruh masyarakat di Sumatra Selatan menjadi peserta jamkesda, warga yang mampu tidak mau menggunakan jaminan tersebut, sehingga dana yang dialokasikan tidak habis.
"Program ini yang perlu dicontoh provinsi lain," katanya.(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
