#APBD MATARAM

Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat mendukung implementasi ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim (PRKBI) dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. ...

Kejaksaan Negeri Mataram menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Barat untuk melakukan audit kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi mesin penggerak ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan di tingkat desa maupun kelurahan. ...

Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengkaji permohonan kasasi jaksa penuntut umum terkait vonis bebas tiga anggota DPRD NTB dalam perkara gratifikasi. "Permohonan kasasinya kita ...

Belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-Perubahan Tahun ...

Kejaksaan Negeri Mataram menemukan indikasi penyalahgunaan anggaran yang mengarah pada tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran Pilkada 2024 oleh KPU Lombok Barat. Kepala Kejaksaan Negeri ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menerima tambahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp10,8 miliar yang akan difokuskan untuk pemenuhan kekurangan gaji ...

Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Isvie Rupaeda mengapresiasi langkah Polri yang berhasil mengembangkan bawang putih dan kembali akan melakukan panen raya dalam mendukung swasembada pangan ...

Ketua Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat Sambirang Ahmadimengapresiasi rancangan APBD NTB 2027 yang berubah dari defisit menjadi surplus sebagai tanda konsolidasi fiskal daerah mulai berjalan. ...

Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), menetapkan pendapatan daerah pada Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran ...