#BANSOS DPRD

Ketua Komisi VI DPRDNusa Tenggara Barat (NTB)Hamdan Kasim meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB membuka hasil evaluasi belanja organisasi perangkat daerah (OPD) kepada publik. ...

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan langkah penetapan tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial dari ...

Inspektorat Nusa Tenggara Barat menyebut penghapusan anggaran program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD NTB dalam APBD murni dan perubahan mencapai Rp120 miliar setelah evaluasi bersama. ...

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P3A) Nusa Tenggara Barat menegaskan kenaikan alokasi dana bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp36,11 miliar dalam rancangan Anggaran ...

Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyoroti kenaikan alokasi anggaran bantuan sosial padarancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial melalui dana Pokok ...

Rusandi sebagai terdakwa perkara dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) sarung dan mukena tahun anggaran 2024 di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, menyerahkan secara tunai uang ...

Pejabat Kejaksaan Negeri Mataram menyatakan berkas perkara korupsi pengadaan masker COVID-19 tahun anggaran 2020 untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat milik enam tersangka telah lengkap atau dalam ...

Pejabat hingga Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram, menunjukkan komitmen serius dalam menjalankan instruksi pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran dengan memakai bus operasional untuk ...

Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial dengan anggaran bersumber dari dana pokok pikiran atau pokir DPRD Mataram tahun ...