#BPK RI

Transformasi lembaga perwakilan di Indonesia pasca-amendemen UUD 1945 belum mampu mendorong konsolidasi demokrasi secara nyata. Hal ini terkonfirmasidari data Freedom Houseyang ...

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nonaktif Achsanul Qosasi divonis pidana penjara selama 2,5 tahun dan denda Rp250 juta setelah terbukti menerima suap dalam ...

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nusa Tenggara Barat berjanji akan membenahi tata kelola 13 izin usaha pertambangan (IUP) bahan galian C yang dinilai bermasalah sesuai dengan rekomendasi ...

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa lembaganya telah mengembalikan kelebihan anggaran perjalanan dinas yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan ke kas ...

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa pihaknya telah melibatkan sejumlah lembaga penegak hukum untuk menyeleksi calon penjabat kepala daerah yang ditunjuk. "Sudah ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2023. ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 dan ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memuat hasil pemeriksaan tematik atas dua prioritas ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atasLaporan Keuangan Pemerintah ...

Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ...