Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menyebutstigmatisasi warga terhadap pelaku tindak pidana menjadi pendorong pemerintah untuk membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ...
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Prof, Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan pidana mati di Indonesia bukan lagi sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang kekhususannya terletak pada ...
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menilai penabrak jambret di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), melakukan pembelaan terpaksa. "Pendapat saya pribadi, seorang ...
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan upaya paksa dalam bentuk penyadapan di luar kasus tindak pidana korupsi dan terorisme harus menunggu terbitnya undang-undang yang secara ...
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pidana untuk ...
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hanya Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pimpinan dari lima lembaga negara yang bisa melaporkan dugaan penghinaan sesuai dengan ...
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI Edward Omar Sharif Hiariej menyebutkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru semakin memperkuat landasan modernisasi hukum nasional, termasuk ...
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menyebutkan stigma negatif masyarakat terhadap orang yang pernah dipenjara mempersulit reintegrasi sosial terhadap narapidana (napi). ...
Kementerian Hukum (Kemenkum) kembali membuka "Peacemaker Justice Award (PJA) 2025", yang merupakan ajang penghargaan bagi kepala desa dan lurah yang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam ...
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa ada kemungkinan status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turun menjadi badan, seiring bergulirnya revisi undang-undang tentang ...