#GRATIFIKASI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan tarif dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing pada Kantor Imigrasi (Kanim) di Bali mencapai Rp100 ribu hingga Rp2,5 juta. ...

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Syamsu Rizal mendukung upaya pemerintah untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) mengingat dampak dari program itu sangat ...

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, membuka lembaran baru di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun anggaran 2022 dengan mulai menyelidiki dugaan gratifikasi bupati ...

Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung RI membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas melacak seluruh aset para koruptor atau pelaku tindak pidana korupsi yang telah lama terjadi. ...

Tiga terdakwa kasus dugaan gratifikasi di lingkungan DPRD Nusa Tenggara Barat membantah memberikan uang kepada sejumlah anggota dewan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram, Rabu. ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pelayanan publik kerap bermula dari penyimpangan yang dianggap sepele dan kemudian berkembang menjadi pelanggaran yang lebih ...

Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka ruang pelaporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam perkara kematian mahasiswi di Pantai ...

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat memeriksa mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa, Subhan terkait perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil pengembangan perkara ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memeriksa data kekayaan mantan Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Sumbawa, Subhan, sebagai bagian dari upaya memperkuat bukti perkara tindak pidana ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo untuk didalami tentang PNBP ...