#HAPUS

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan wacana rehabilitasi yang akan diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada narapidana bertujuan untuk ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengoptimalkan tagihan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk mengejar realisasi target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar Rp29 miliar. ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde), karena melanggar ketentuan ekuitas minimum dan ketentuan lainnya dalam Peraturan OJK 40/2024, serta memburuknya ...

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menandatangani perjanjian pinjam pakai barang milik negara berupa tanah dan bangunan ...

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Raden Nuna Aprdiadi mendorong pemerintah provinsi memperbaiki tata kelola aset di Gili Trawangan guna meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) di APBD tahun ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah untuk memperpanjang kebijakan hapus piutang macet, baik melalui hapus buku maupun hapus tagih, bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ...

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi meminta pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) ...

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap kebijakan penghapusan utang lama bagi petani kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang sempat menuai penolakan dari kalangan pimpinan perbankan. ...

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB mengecam keras dugaan intimidasi terhadap wartawan media online Gatra NTB Surya Widi Alam yang dilakukan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Lombok ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini kinerja pembiayaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) tetap positifhingga berakhirnya insentif untuk mobil listrik impor utuh (completely ...