#INPRES 1 TAHUN 2025

Pemerintahan adalah seni mengelola ketidaksempurnaan. Dalam setiap keputusan, ada dilema yang tak terelakkan, ada pula persimpangan yang memaksa seorang pemimpin untuk memilih antara idealisme dan ...

Baru-baru ini, perbincangan mengenai aturan baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menarik perhatian publik. Salah satu isu yang mencuat adalah kemungkinan perubahan waktu kerja ASN menjadi ...

Pengamat pasar uang Ariston Tjendra menyatakan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah memberikan sentimen negatif ke pasar, sehingga mempengaruhi pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah. ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat mendukung rencana Gubernur NTB terpilih Lalu Muhamad Iqbal untuk melakukan restrukturisasi atau perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta Pemerintah Provinsi NTB mencoret anggaran sebesar Rp400 miliar yang bersumber dari belanja wajib, dana alokasi khusus serta ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dampak kebijakan pemangkasan anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam rangka penghematan di APBD 2025 setempat mencapai Rp73 ...

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028, walaupun saat ini ada isu anggaran pembangunan IKN ...

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, tidak berdampak ...

Badan Kepegawaian Negara mengajak aparatur sipil negara bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) selama dua hari dan tiga hari bekerja di kantor atau work from office (WFO) dalam seminggu ...

Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat (KY NTB) Ridho Ardian Pratama mengatakan bahwa pemangkasan anggaran pada tahun 2025 dengan persentase mencapai 54,35 persen ini berdampak ...