#JUDICIAL REVIEW

Kumpulan berita judicial review, ditemukan 75 berita.

Publik akan tetap resisten terhadap UU KPK yang baru

Profesor riset LIPI Prof. Dr. R. Siti Zuhro menilai publik akan tetap bersikap resistensi terhadap UU KPK yang baru saja disahkan DPR, selama undang-undang tersebut masih kontroversial. ...

Gubernur NTB persilakan Masyarakat Gugat UU Pilkada

Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Zainul Majdi mempersilakan masyarakat yang tidak setuju atas pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD untuk ...

LBH NTB akan Gugat Pilkada melalui DPRD

Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat akan menggugat Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD yang telah disetujui DPR ke Mahkamah Konstitusi karena ...

Rakornas KI di Mataram Batal Dihadiri Jokowi

Ketua Komisi Informasi Abdul Hamid Dipopramono menyatakan presiden terpilih Joko Widodo batal menghadiri rapat kerja nasional (Rakornas) KI se-Indonesia yang berlangsung di ...

Inspektorat NTB mulai terlibat pemeriksaan kerugian negara

Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai terlibat dalam pemeriksaan kerugian negara, guna membantu penyidik kepolisian dan kejaksaan dalam mengungkap kasus ...

Pengamat: perusahaan tambang bangun smelter tidak efisien

Pengamat ekonomi dari Universitas Mataram (Unram) Prayitno Basuki menilai perusahaan tambang membangun "smelter" atau pabrik pengolahan dan pemurnian mineral dinilai tidak ...

Pengamat: Penutupa Tambang Dikhawatirkan Menimbulkan Kemiskinan

Pengamat sosial dari IAIN Mataram Dr Kadri MSi mengatakan penutupan tambang sebagai efek dari pemberlakuan Undang-Undang Minerba dikhawatirkan akan ...

PENGAMAT: PEMBERLAKUAN UU MINERBA MEMUNCULKAN DAMPAK SOSIAL

Pengamat Sosial Politik IAIN Mataram Dr Kadri MSi mengatakan pemberlakuan Undang-undang Mineral dan Batubara khususnya yang mengatur kewajiban perusahaan ...

PENGAMAT: PERUSAHAAN TAMBANG BANGUN SMELTER TIDAK EFISIEN

Pengamat ekonomi dari Universitas Mataram (Unram) Prayitno Basuki menilai perusahaan tambang membangun "smelter" atau pabrik pengolahan dan ...

PSP UGM: RUU PT MIRIP UU BHP

Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (PT) perlu dikaji ulang, karena secara substansial sama dengan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan yang telah dibatalkan Mahkamah ...