#KASUS BPR

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan restrukturisasi kredit sebesar Rp17,4 triliun kepada kurang lebih 279 ribu rekening nasabah terdampak bencana di tiga provinsi wilayah Sumatera, menurut data ...

Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong penguatan industri Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/S) melalui kebijakan konsolidasi guna ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal mengatensi soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait transaksi tidak sah hampir sebesar Rp180 miliar di salah satu bank milik daerah milik ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pemeriksaan tiga orang pihak swasta berinisial DVD, MSM, dan SEP pada 19 November 2025, yakni untuk mengusut aset tersangka kasus dugaan gratifikasi ...

Setiap tahun jutaan manusia di berbagai belahan dunia mengambil keputusan besar untuk menyeberangi batas negara demi mengejar peluang ekonomi, membangun masa depan, atau memenuhi tanggung jawab ...

Mobilitas manusia lintas negara terus berlangsung dalam skala yang kian besar. Di banyak wilayah, bekerja di luar negeri telah menjadi strategi keluarga untuk membuka peluang ekonomi baru. ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman Muhammad Nur dan Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami baki debet atau jumlah sisa pokok pinjaman yang wajib dibayar kembali oleh debitur kepada penyalur kredit untuk tersangka kasus dugaan korupsipada ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah mengenai potensi tindak pidana korupsi dalam pencairan dana sebesar Rp200 triliun ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerjunkan tim pelaksana inventarisasi aset barang milik daerah sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Wakil Gubernur NTB Indah ...