#KEBIJAKAN HUKUM

Pemerintah Kota MataramProvinsi Nusa Tenggara Barat segera meluncurkan penggunaan aplikasi berbasis dashboard bernama Sipasti Mapan (Strategi Kendali Pasokan Pangan Strategis untuk Pengendalian ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kepastian hukum bagi industri pergadaian untuk menjalankan kegiatan pinjaman berbasis dokumen, kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Modal ...

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Satgas Pangan telah menetapkan 39 tersangka dari 38 perkara terkait dugaan penyimpangan di sektor perberasan sebagai bagian dari upaya pemberantasan ...

Perubahan zaman selalu menghadirkan tantangan baru bagi sebuah bangsa. Setiap generasi memiliki persoalan yang berbeda, dan setiap perubahan membutuhkan cara berpikir yang berbeda pula. Pada masa ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalokasikan anggaran sebesar Rp70 miliar guna persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, dan sudah tertuang dalam dokumen ...

DPR RI menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (UU PIHU) tidak ditujukan untuk mengkriminalisasi jamaah yang melaksanakan ibadah umrah ...

Konsultan dan Perencana Keuangan Elvi Diana CFP mendesak, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (EPK OJK) untuk segera ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta pelaku usaha pegadaian yang beroperasi untuk segera mengantongi izin resmi guna memperkuat perlindungan konsumen sekaligus ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin usaha kepada PT Sinar Lombok Gadai sebagai perusahaan pergadaian resmi di Nusa Tenggara Barat sebagai upaya memperkuat industri pegadaian yang sehat, ...

Pengamat kebijakan publik dan politik Yanuar Winarko mengimbau masyarakat bisa menjaga nalar kritis dan tidak menanggalkan asas praduga tak bersalah terkait perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak ...