#KOMISI III DPR

Kumpulan berita komisi iii dpr, ditemukan 705 berita.

Komisi VI setujui PMN Rp37,276 triliun 27 BUMN

Komisi VI DPR-RI menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) kepada 27 badan usaha milik negara atau BUMN dalam RAPBN-P Tahun 2015 senilai Rp37,276 triliun."Dari 35 BUMN ...

Presiden Tegaskan Tidak Akan Intervensi KPK-Polri

Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang ditangani baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun oleh Polri. "Agar ...

DPRD Mataram Sahkan Tata Tertib

DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, periode 2014-2019 mengesahkan dan menetapkan tata tertib dewan dalam rapat paripurna, Sabtu. Pimpinan sementara DPRD Kota ...

Jangan biarkan masyarakat enggan mengurus sertifikat tanah

Banyak orang yang mempertimbangkan besarnya biaya sertifikasi tanah sehingga mereka enggan mengurus sertifikat tanah, seperti yang juga terjadi di wilayah Nusa Tenggara ...

KOMISI III DPR TINJAU KONDISI LAPAS MATARAM

Tim Komisi III DPR meninjau kondisi terakhir Lembaga Pemasyaratan (Lapas) Klas II A Mataram yang terletak di jantung kota Mataram, ibukota Provinsi ...

KPK TANGANI 285 KASUS DALAM DELAPAN TAHUN

Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Sapto mengatakan, komisi itu telah menangani sebanyak 285 kasus tindak pidana ...

DPRD NTB BERUPAYA HADANG PIP DI DPR

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berupaya menghadang langkah Perusahaan Investasi Pemerintah (PIP) yang hendak ...

BNN, POLRI DAN KEMENKUMHAM DIMINTA PERBAIKI MOU

Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari meminta Badan Narkotika Nasional, Polri, dan Kemenkumham memperbaiki nota kesepahaman atau "memorandum ...

LEGISLATOR TUDING KPK MINTA GEDUNG BARU UNTUK ALIHKAN ISU

Anggota. Komisi III DPR RI Achmad Basarah menyarankan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggalang masyarakat mengungkap kasus korupsi ...

DPD BERPARTISIPASI AKTIF REVISI UU PEMERINTAHAN DAERAH

Dewan Perwakilan Daerah berpartisipasi aktif dalam revisi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana kewenangannya ...