#KOORDINASI PENEGAK HUKUM

Anggaran Belanja daerah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dalam rancangan APBD Perubahan Tahun 2026 bertambah Rp224,51 miliar atau 11,70 persen menjadi Rp2,14 triliun, dari sebelumnya Rp1,92 ...

Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (Ipkemindo) Nusa Tenggara Barat membangun koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penerapan pidana kerja sosial ...

Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan Kepolisian Federal Australia (AFP) sepakat melanjutkan kemitraan dalam menghadapi ancaman narkotika, psikotropika dan bahan adiktif (narkoba)lintas ...

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Nusa Tenggara Barat mendorong aparat penegak hukum untuk menindak pelaku dugaan pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah. ...

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko KumhamImipas) YusrilIhzaMahendra mengatakan transisi sistem hukum pidana Indonesia mengubah ...

Pakar hukum Romli Atmasasmita menegaskan perintah Kapolri kepada seluruh jajaran Polri untuk berstatus siaga dan bergerak proaktif dalam menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau merupakan implementasi ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Agustus 2026 telah meminta perbankan melakukan enhanced due diligence (EDD) dan atau pemblokiran terhadap sekitar 38.375 rekening yang terindikasi melakukan ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagai langkah perlindungan anak dan perempuan guna memberikan layanan yang terpadu, cepat, dan berpusat ...

Akademisi hukum pidana Universitas Mataram (Unram) Syamsul Hidayat menyoroti penanganan kasus tambang ilegal di Sekotong, KabupatenLombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang belum memasuki ...

 Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM,Imigrasi, dan Pemasyarakatan (KumhamImipas)Yusril Ihza Mahendra membuka peluang penggunaan kuasa hukum atau perwakilan resmi ...