#KOORDINASI PENEGAK HUKUM

Pada suatu senja di pesisir Sekotong, Lombok Barat, terhampar keindahan laut yang memikat, dengan air jernih, angin sepoi, dan pulau mungil yang seolah menjadi mercu daya wisata masa depan. Namun ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah merespon positif tuntutanasosiasi musik kecimol Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menertibkan tarian erotis yang mulai meresahkan masyarakat. ...

Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Heribertus Jaka Triyana menyebut Pemerintah Indonesia perlu segera menyusun regulasi untuk mengantisipasi potensi konflik bersenjata di laut yang hingga ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelaksanaan kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan guna menjaga kepercayaan publik terhadap industri keuangan nasional. ...

Kejaksaan di wilayah Nusa Tenggara Barat mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus tambang emas ilegal di kawasan perbukitan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, ke pihak ...

Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik mendukung upaya tegas Presiden Prabowo Subianto untuk menutup tambang ilegal di berbagai daerah yang merugikan penerimaan negara dan menimbulkan kerusakan ...

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyebutkan, alternatif pidana menjadi solusi dalam mengatasi kelebihan masa tahanan (overstaying) pada ...

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sering kali dipersepsikan lemah bahkan dianggap “mati suri”. Namun, sesungguhnya lembaga ini memiliki potensi besar untuk menjadi garda ...

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang terdiri dari pimpinan, tenaga ahli, dan biro untuk menjangkau saksi dan korban di berbagai wilayah terkait ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri),Muhammad Tito Karnavian menilai pengaturan tata kelola distribusi beras penting untuk dilakukan agar pemerintah dapat mengendalikan harga di pasaran. Hal ...