#MK 2025

Mahkamah Konstitusi (MK) menargetkan sidang gugatan soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk dana pendidikan dapat diputus bulan Juli 2026, sehingga meminta pihak pemerintah dan DPR RI untuk ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan laporan keuangan Pemprov Bali pada 2025 wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan dua catatan khusus. "Walaupun masih terdapat beberapa permasalahan ...

Dosen hukum pidana Universitas Airlangga, Surabaya,Maradona mengatakan penempatan polisi aktif di jabatan sipil yang berkaitan erat dengan fungsi kepolisian harus diatur secara limitatif dalam ...

Ahli hukum tata negara dr. Muhammad Rullyandi menegaskan pemerintah tidak melakukan pembedaan atau non diskriminatif dalam penanganan penanggulangan bencana di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara dan ...

Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan target luas tanam padi pada musim tanam ke dua atau musim kemarau (MK) pertama 2026 mencapai 28 ribu ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan atensi terhadap langkah penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat dan mesin pertanian ...

Dua ahli hukum tata negara yang dihadirkan pemohon dalam sidang pengujian materil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi ...

Penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat meminta petunjuk Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat terkait penghitungan kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat dan ...

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendukung komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan gratis dari sembilan tahun menjadi 13 tahun. "Hingga 2025 kebijakan ...

The Constitutional Court (MK) has granted a judicial review of Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities, ruling that chronic illnesses can be classified as disabilities if verified through ...