#MK

Kumpulan berita mk, ditemukan 1544 berita.

Menteri Yusril tegaskan tidak ada jabatan kebal hukum dalam pelayanan publik

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada jabatan yang kebal hukum dalam pelayanan publik. Dirinya menekankan ...

BPK menyatakan laporan keuangan Bali WTP dengan dua catatan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan laporan keuangan Pemprov Bali pada 2025 wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan dua catatan khusus. "Walaupun masih terdapat beberapa permasalahan ...

KPU Bali meminta parpol siapkan kader perempuan penuhi putusan MK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali meminta seluruh partai politik mulai menyiapkan kader perempuan buntut Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026. “Saya yakin tidak ada lagi alasan parpol untuk ...

DPR sebut revisi UU Polri hanya ubah 8-9 pasal saja

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan revisi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ...

Akademisi: Penempatan polisi aktif di jabatan sipil diatur limitatif di UU

Dosen hukum pidana Universitas Airlangga, Surabaya,Maradona mengatakan penempatan polisi aktif di jabatan sipil yang berkaitan erat dengan fungsi kepolisian harus diatur secara limitatif dalam ...

Ketiadaan audit kerugian begara bisa batalkan status tersangka

Pakar hukum tata negara dan konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Fahri Bachmid mengatakan ketiadaan hasil audit kerugian negara dari lembaga negara berwenang secara otomatis bisa ...

PBB menyambut baik dialog antara AS dan China

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengapresiasi dialog antara AS dan China, dan berharap Washington dan Beijing akan menggunakan kesempatan itu untuk menyelesaikan perbedaan melalui negosiasi, kata ...

MK mempertimbangkan panggil KPRP terkait uji UU Polri

Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan untuk memanggil Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) guna didengar keterangannya terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang ...

Ahli menegaskan pemerintah tak diskriminatif dalam bencana Sumatera

Ahli hukum tata negara dr. Muhammad Rullyandi menegaskan pemerintah tidak melakukan pembedaan atau non diskriminatif dalam penanganan penanggulangan bencana di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara dan ...

KPK menduga pegawai PT LRS menjadi pengumpul imbalan proyek kasus DJKA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pegawai PT Len Railway Systems (LRS) berinisial UL menjadi pengumpul imbalan proyek pada kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di ...