#MK

Kumpulan berita mk, ditemukan 1544 berita.

Pembangunan kantor Wali Kota Mataram tahap dua segera ditender

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan, tender kelanjutan pembangunan Kantor Wali Kota Mataram tahap kedua segera dilaksanakan dan ditargetkan pada akhir Mei atau paling ...

DPP PBB meminta MK ubah kewenangan Menkum terkait kepengurusan parpol

Dengan Pengurus Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) hasil Muktamar VI Bali meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah kewenangan Menteri Hukum (Menkum) dari mengesahkan menjadi mencatat ...

Penentuan ambang batas parlemen melalui dialog dan kajian

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan penentuan angka ideal ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dilakukan melalui mekanisme dialog dengan partai politik lain, ...

Putusan MK soal syarat calon pimpinan sudah tepat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXIV/2026 terkait syarat calon pimpinan lembaga antirasuah agar nonaktif terlebih dahulu dari jabatan yang ...

MK mengkabulkan sebagian permohonan pengujian syarat calon pimpinan KPK

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian pada pengucapan putusan perkara Nomor 70/PUU-XXIV/2026 terkait syarat calon pimpinan KPK untuk “melepaskan” ...

Target luas menanam padi MK I di Lombok Tengah mencapai 28 ribu hektar

Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan target luas tanam padi pada musim tanam ke dua atau musim kemarau (MK) pertama 2026 mencapai 28 ribu ...

Perppu opsi konstitusional untuk skema biaya haji lewat APBN

Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan opsi konstitusional untuk skema biaya penerbangan haji ...

Kejati mengatensi penyidikan Kejari Sumbawa Barat terkait korupsi alsintan

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan atensi terhadap langkah penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat dan mesin pertanian ...

Ahli mendorong MK revisi Undang-Undang Peradilan Militer

Dua ahli hukum tata negara yang dihadirkan pemohon dalam sidang pengujian materil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi ...

Kejari Sumbawa Barat meminta petunjuk kejati terkait kerugian alsintan

Penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat meminta petunjuk Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat terkait penghitungan kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat dan ...