#PAD

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengajukan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ...

Pendiri Lembaga Riset dan Konsultan Kebijakan Publik Policy Plus, Adhar Hakim mendorong Pemerintah Kota Mataram perlu membuat master plan atau rencana induk dalam pengelolaan tarif dan lahan parkir ...

Ombudsman Nusa Tenggara Barat meminta kenaikan tarif parkir sebesar Rp5.000 yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram diikuti dengan perbaikan tata kelola parkir. "Kenaikan tarif parkir harus ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendukung Kabupaten Majene dalam mengembangkan sektor wisata pantai untuk menunjang perekonomian daerah. "Pemerintah di Sulbar mendukung upaya ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan aplikasi Siaga Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dalam rangka melakukan penertiban administrasi pajak dan untuk ...

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali melakukan pendataan jumlah obyek wajib pajak retribusi restoran termasuk rumah makan dan warung ...

Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya menyatakan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peranan penting untuk ...

Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, optimistis target pendapatan retribusi pasar tahun 2023 sebesar Rp4,5 miliar terpenuhi meskipun saat ini realisasinya baru mencapai Rp2,99 miliar. Kepala ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), membentuk tim pendataan izin hotel dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di daerah setempat. ...

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan, pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pengujian kendaraan bermotor pada semester pertama 2023 telah ...