Seperti diketahui, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia(DPD RI) periode Sultan Baktiar Najamuddin telah menyelesaikan masa reses kedua, tepatnya yang berakhir pada 12 Januari ...
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan fokus penggunaan dana desa pada tahun 2025 diutamakan untuk mendukung pemberantasan kemiskinan ekstrem hingga ...
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tidak mengandung larangan penerapan multitarif pajak pertambahan ...
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengklaim penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. "APBD 2025 dari sisi tahapan penyusunan ...
Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, M Nashib Ikroman menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB 2025 tidak berkualitas karena diindikasikan saat proses penyusunan dilakukan ...
Pemerintah resmi menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025 hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Adapun barang dan jasa yang dikenakan tarif ...
Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UKM Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini menyatakanpemerintah perlu menggencarkan legalisasi UMKM agar pemberian ...
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan RakyatCucun Ahmad Syamsurijal menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto, yang memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) ...
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen memberikan paket stimulus ekonomi dengan total mencapai Rp38,6 triliun, setelah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi ...
Pemerintah resmi menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025 hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Adapun barang dan jasa yang dikenakan tarif ...