Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, M Nashib Ikroman menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB 2025 tidak berkualitas karena diindikasikan saat proses penyusunan dilakukan dengan terburu-buru dan asal-asalan.
"APBD 2025 ini, juga dibahas dan ditetapkan sebelum Permendagri Nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD 2025 ditetapkan," ujarnya di Mataram, Kamis.
Baca juga: Pembahasan APBD-P NTB 2025 sesuaikan cagub terpilih
Pria yang akrab disapa Acip ini, menilai Permendagri baru terkait penyusunan APBD ini mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam hal penekanan pada aspek-aspek pokok APBD agar lebih efektif dan pro rakyat. Seperti penekanan pada stunting, penanganan kemiskinan ekstrim, serta berbagai program yang harus disinkronkan dengan program nasional.
Ia pun mencontohkan, penanganan kemiskinan ekstrim justru dialokasikan dengan kegiatan perbaikan embung hingga Rp27 miliar. Padahal, hampir tidak ada korelasi langsung antara pengurangan kemiskinan ekstrim dengan memperbaiki embung. Apalagi pola pengerjaan-nya secara kontraktual, bukan swakelola padat karya.
Data masyarakat yang termasuk miskin ekstrim itu ada by name by adresse yang jelas. Sehingga kegiatan yang harusnya dicantumkan berkaitan langsung dengan intervensi kepada warga miskin ekstrim tersebut.
"Ini seperti pantun Jaka sembung bawa golok," tandas-nya.
Baca juga: Postur APBD NTB 2025 turun Rp393 miliar
Dalam hal kenangan stunting juga demikian, justru semua belanja untuk penanganan stunting, hanya untuk belanja penunjang seperti perjalanan dinas, pertemuan/rapat dan perjalanan dinas.
"Justru belanja pokok untuk menangani stunting kepada ibu hamil dan balita tidak ada sama sekali. Sehingga kesannya yang mengalami stunting justru birokrasi-nya," tegas politisi yang juga mantan wartawan ini.
Politisi dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Lombok Timur ini mendengar kabar dalam proses evaluasi APBD, ada keterlibatan tim transisi Gubernur dan Wagub NTB terpilih Iqbal-Dinda, untuk melalukan sinkronisasi, akan tetapi hasilnya sepertinya tidak merubah apapun.
"Saya tidak mengerti, terus peran tim transisi ini apa, kenapa tidak berikan penekanan agar belanja-belanja lebih berkualitas. Jangan sampai hanya untuk gagah-gagahan," katanya.
Baca juga: Pemprov dan DPRD NTB tandatangani KUA PPAS APBD Tahun 2025
Legislator: APBD NTB 2025 tak berkualitas
Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), M Nashib Ikroman. (ANTARA/Nur Imansyah).
