Mataram (ANTARA) - Malam itu, suasana berbuka puasa di Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2026, berubah menjadi duka mendalam bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Lalu Herman Mahaputra atau yang dikenal luas sebagai dr. Jack menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre, Jakarta, usai berbuka puasa bersama keluarga.
Kabar ini disampaikan pemerintah provinsi dengan penuh kesedihan pada malam itu juga, menandai berakhirnya kiprah panjang sosok yang selama beberapa dekade menjadi figur penting dalam layanan kesehatan dan pemerintahan di NTB.
Lahir di Pancor, Lombok Timur, 10 November 1968, dr. Jack tumbuh di lingkungan yang sederhana namun mengakar kuat dengan solidaritas lokal. Panggilan untuk mengabdi membawa dirinya meraih pendidikan kedokteran di Universitas Hang Tuah Surabaya dan kemudian memperdalam ilmu kesehatan serta hukum, sebuah kombinasi unik yang kemudian membentuk cara berpikirnya sebagai figur publik yang berpandangan luas.
Sepanjang hidupnya, ia menorehkan jejak yang menentang sekat antara profesi medis dan pemerintahan publik. Kariernya berjalan dari dunia medis sebagai dokter umum, kemudian menjadi pemimpin organisasi kesehatan dan layanan rumah sakit, hingga akhirnya dipercaya sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB pada awal 2026.
Penetapan seorang dokter memimpin lembaga fiskal semacam Bapenda adalah refleksi dari dinamika baru dalam birokrasi — meritokrasi yang mengedepankan kompetensi dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi yang kompleks.
Namun kepergian dr. Jack di puncak tugasnya membawa ruang untuk refleksi yang lebih dalam tentang hubungan antara kesehatan publik, pemerintahan yang responsif, dan keberlanjutan pelayanan publik bagi masyarakat luas.
Perjalanan publik
Perjalanan profesional dr. Jack bukan sekadar daftar jabatan. Ia adalah contoh bagaimana seorang tenaga kesehatan bisa memperluas pengaruhnya jauh melebihi ruang praktik klinis.
Kariernya bermula pada tahun 1998 sebagai Direktur RSI Yatofa, kemudian merambah ke peran-peran di Dinas Kesehatan Kota Mataram sebelum dipercayakan memimpin RSUD Kota Mataram. Belakangan ia menjadi Direktur RSUD Provinsi NTB, rumah sakit rujukan utama di provinsi.
Di sana, ia dikenal bukan hanya sebagai dokter tetapi sebagai manajer perubahan yang membawa fasilitas layanan kesehatan lebih dekat kepada masyarakat.
Salah satu bukti konkret perannya adalah bagaimana ia menggabungkan pendekatan medis dengan manajemen organisasi. Di masa kepemimpinannya, beberapa fasilitas medis RSUD NTB berkembang termasuk peningkatan layanan spesialis dan fasilitas yang lebih memadai, hal yang menjadi poin penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Ia pun dikenal aktif dalam organisasi profesi seperti Palang Merah Indonesia (PMI) NTB dan Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, menunjukkan bahwa keterlibatannya tak terbatas pada ranah kesehatan semata.
Tahun 2026 menjadi babak baru ketika Gubernur NTB menugaskan dr. Jack memimpin Bapenda, lembaga yang bertanggung jawab menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keputusan itu sempat menimbulkan perdebatan publik karena latar belakangnya yang jauh dari urusan fiskal tradisional.
Namun, bagi banyak pengamat, itu adalah keputusan berani yang mencerminkan kepercayaan terhadap kemampuan manajerialnya. Dalam konteks birokrasi lokal, rotasi semacam ini menjadi cermin bagaimana kompetensi multidimensi mulai diprioritaskan. Sebuah pendekatan diperlukan dalam menghadapi tantangan kompleks era kini.
Pendekatan ini memiliki sisi menarik: seorang dokter yang mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat juga menilai pentingnya ketahanan fiskal suatu daerah. Ini bukan sekadar soal statistika pendapatan, tetapi soal bagaimana dana publik mampu menopang pelayanan yang berkualitas dan merata.
Posisi dr. Jack di Bapenda memberi pelajaran bahwa pelayanan publik yang efektif membutuhkan perpaduan antara sensitivitas sosial dan keahlian teknis. Dengan latar yang luas, ia memberi contoh bahwa birokrasi tidak seharusnya tertutup dari sentuhan profesional yang berpikir lintas sektor.
Kebijakan publik
Kepergian dr. Jack tentu menggugah pertanyaan besar: bagaimana meneruskan semangat pelayanan publik yang ia wariskan? Refleksi atas masa baktinya membuka ruang untuk menata ulang prioritas kebijakan publik di era pascanya.
Pertama, pengalaman dr. Jack menunjukkan bahwa layanan kesehatan memerlukan kepemimpinan yang bersinergi dengan manajemen organisasi.
Penguatan institusi kesehatan publik di NTB perlu dilanjutkan dengan membangun kapasitas pegawai, memperluas pelatihan kepemimpinan sektoral, dan memfasilitasi kolaborasi lintas sektor.
Hal ini penting agar peningkatan pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada figur individu, tetapi juga menjadi budaya institusional yang berkelanjutan.
Kedua, perpaduan antara pelayanan sosial dan kemampuan fiskal menjadi kunci dalam memberikan layanan publik unggul. Keberhasilan seorang pemimpin medis dalam dunia fiskal membuka peluang kebijakan baru yang mengintegrasikan pengalaman kesehatan masyarakat dalam merancang program pembangunan daerah.
Ini sejalan dengan semangat good governance yang ditempatkan untuk melayani masyarakat luas, bukan sekadar memenuhi target angka semata.
Akhirnya, tindakan preventif terhadap masalah kesehatan masyarakat perlu semakin ditekankan. Kejadian mendadak yang dialami dr. Jack, diduga karena serangan jantung meski dalam kondisi aktivitas publik, menjadi pengingat bahwa kesehatan adalah aset utama.
Kebijakan kesehatan yang menekankan kesehatan preventif, pemeriksaan rutin bagi pegawai publik, dan inklusi gaya hidup sehat dalam lingkungan kerja merupakan pendekatan yang memiliki dampak luas.
Warisan hidup
Kisah hidup dr. Jack lebih dari sekadar catatan karier. Ia adalah gambaran bagaimana seorang individu dengan latar medis bisa mengilhami perubahan dalam pelayanan publik yang lebih luas.
Kepergiannya bukan hanya kehilangan seorang pejabat, tetapi juga kehilangan pemimpin transformatif yang mampu merajut layanan kesehatan, manajemen organisasi, dan pemerintahan yang lebih manusiawi.
Warisan seperti itu mengingatkan kita pada nilai pentingnya kepemimpinan yang berpihak pada masyarakat. Dalam kebijakan publik berikutnya, semangat lintas sektoral yang pernah ditunjukkan dr. Jack perlu dipertahankan bukan sebagai idealisme semata, tetapi sebagai praktik nyata yang mampu memajukan kualitas layanan untuk semua.
Kepergian dr. Jack meninggalkan satu pertanyaan yang perlu direnungkan, yakni bagaimana kita memastikan bahwa pelayanan publik terutama kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terus ditopang oleh kepemimpinan yang berpikiran luas dan peduli?
Untuk NTB, jawaban atas pertanyaan itu mungkin menjadi cara terbaik menghormati warisan seorang pemimpin yang sepenuh hati mengabdi.
COPYRIGHT © ANTARA 2026
