Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengklaim penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.
"APBD 2025 dari sisi tahapan penyusunan maupun subtansi sudah memenuhi ketentuan," kata Asisten III Setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Wirawan Ahmad di Mataram, Jumat.
Ia mengatakan berbagai tahapan sudah dilakukan, melalui penyusunan RKPD, KUA PPAS sampai dengan penetapan Raperda APBD menjadi Perda APBD 2025.
"Tahapan akhir, APBD kita sudah dievaluasi oleh Kemendagri dan hasil evaluasi Kemendagri sudah kita tindaklanjuti sehingga APBD 2025 sudah siap dijalankan karena nomor registrasi Perda APBD sudah dikeluarkan oleh Kemendagri," terangnya.
Baca juga: Legislator: APBD NTB 2025 tak berkualitas
Selain penyusunan maupun subtansi sudah memenuhi ketentuan, dari sisi target pendapatan, belanja dan pembiayaan pun sudah ditetapkan dengan menggunakan kaidah teknokratik, sehingga pihaknya yakin akan dapat terealisasi sesuai rencana.
"Program dan kegiatan yang ada dalam APBD sudah merujuk kepada RPD, RKPD, KUA PPAS tentu memperhatikan sinergitas dengan program pusat maupun dengan aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui DPRD," ujar Wirawan.
Walaupun demikian, menurut dia, ruang untuk mengisi sesuatu yang dinilai belum optimal, tentu masih terbuka.
"APBD 2025 kan masih terbuka untuk dilakukan penyempurnaan melalui mekanisme perubahan APBD. Kalaupun ada ada kritik sifatnya membangun seperti yang disampaikan Bung Acip (Anggota DPRD NTB, red) kami pastikan nanti akan membuat APBD 2025 akan lebih berkualitas," katanya.
Baca juga: Pembahasan APBD-P NTB 2025 sesuaikan cagub terpilih
Sebelumnya, anggota DPRD NTB, M Nashib Ikroman menyebut APBD NTB 2025 tidak berkualitas karena diindikasikan saat proses penyusunan dilakukan dengan terburu-buru dan asal-asalan.
"APBD 2025 ini, juga dibahas dan ditetapkan sebelum Permendagri Nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD 2025 ditetapkan," ujarnya di Mataram, Kamis (2/1).
Pria yang akrab disapa Acip ini, menilai Permendagri baru terkait penyusunan APBD ini mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam hal penekanan pada aspek-aspek pokok APBD agar lebih efektif dan pro rakyat. Seperti penekanan pada stunting, penanganan kemiskinan ekstrim, serta berbagai program yang harus disinkronkan dengan program nasional.
Ia pun mencontohkan, penanganan kemiskinan ekstrim justru dialokasikan dengan kegiatan perbaikan embung hingga Rp27 miliar. Padahal, hampir tidak ada korelasi langsung antara pengurangan kemiskinan ekstrim dengan memperbaiki embung. Apalagi pola pengerjaan-nya secara kontraktual, bukan swakelola padat karya.
Baca juga: Postur APBD NTB 2025 turun Rp393 miliar
Data masyarakat yang termasuk miskin ekstrim itu ada by name by adresse yang jelas. Sehingga kegiatan yang harusnya dicantumkan berkaitan langsung dengan intervensi kepada warga miskin ekstrim tersebut.
"Ini seperti pantun Jaka sembung bawa golok," tandas-nya.
Dalam hal kenangan stunting juga demikian, justru semua belanja untuk penanganan stunting, hanya untuk belanja penunjang seperti perjalanan dinas, pertemuan/rapat dan perjalanan dinas.
"Justru belanja pokok untuk menangani stunting kepada ibu hamil dan balita tidak ada sama sekali. Sehingga kesannya yang mengalami stunting justru birokrasi-nya," tegas politisi yang juga mantan wartawan ini.
Baca juga: Pemprov dan DPRD NTB tandatangani KUA PPAS APBD Tahun 2025
Politisi dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Lombok Timur ini mendengar kabar dalam proses evaluasi APBD, ada keterlibatan tim transisi Iqbal-Dinda, untuk melalukan sinkronisasi, akan tetapi hasilnya sepertinya tidak merubah apapun.
"Saya tidak mengerti, terus peran tim transisi ini apa, kenapa tidak berikan penekanan agar belanja-belanja lebih berkualitas. Jangan sampai hanya untuk gagah-gagahan," katanya.
