Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) menganggarkan dana pembangunan infrastruktur jalan dan gedung wanita melalui dana multi years atau tahun jamak Rp 290 miliar.
"Anggaran tersebut tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan sub kegiatan tahun jamak untuk pembangunan jalan dan gedung wanita, yang sedang dibahas bersama legislatif," kata Wakil Bupati Lombok Timur HM Edwin Hadiwijaya di Lombok Timur, Senin.
Ia mengatakan Raperda tersebut dibahas terkait pengerjaan dan proses pembayarannya. Sedangkan besaran anggaran yang diajukan Rp290 miliar dan untuk pembayaran akan tuntas di 2028 mendatang.
"Program kegiatan direncanakan dimulai 2025 atau 2026 awal, dengan rincian untuk program jalan besaran anggaran sebesar Rp 250 miliar dan dan untuk pembangunan gedung wanita Rp 40 miliar," katanya.
Baca juga: Pembangunan jalan Tol Lembar-Kayangan NTB butuh Rp22 triliun
Ia mengatakan pengajuan anggaran jalan ini, karena banyak jalan yang alami kerusakan dan belum tersentuh sebelumnya, apalagi saat terjadi gempa banyak infrastruktur jalan yang rusak dan tak sempat mendapat perbaikan.
Begitu juga dengan pembangunan gedung wanita yang bangunannya saat ini belum mampu memfasilitasi semua kegiatan masyarakat, seperti untuk lokasi pameran dan lainnya.
"Pembangunan gedung wanita ini kedepannya dapat dimaksimalkan pemanfaatan oleh semua komunitas, organisasi, termasuk dapat dimanfaatkan komunitas seni dalam menampilkan karyanya," katanya.
Baca juga: Sopir truk pengangkut pasir aksi protes blokir jalan di Lombok Timur
Ia mengatakan kalau anggaran ini nantinya disetujui dalam pembahasan, maka secara otomatis areal bangunan gedung wanita makin bertambah.
"Tak menutup kemungkinan area bangunan gedung wanita ini akan makin luas. Namun semua ini menunggu hasil pembahasan bersama legislatif," katanya.
Apa yang akan dilakukan ini harus mendapat persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif, tak hanya keinginan pemerintah daerah.
"Ini tak hanya keinginan eksekutif tetapi juga legislatif sehingga rancangan peraturan daerah dibahas bersama," jelasnya.
Baca juga: Jalan Rusak, Warga Desa Bintang Rinjani Hearing Ke Kantor PUPR Lombok Timur
Disinggung terkait pola pembayaran, menurut dilakukan secara multi years, dilakukan oleh eksekutif dengan pengawasan dari legislatif.
Lebih lanjut Wabup Edwin mengatakan, terkait diajukan rencana perbaikan hingga pembangunan jalan baru ini merupakan salah satu solusi terkait dengan kondisi ruas jalan yang ada di wilayah Lombok Timur, karena kondisi ruas jalan setelah gempa dan pandemi hampir anggaran pemeliharaan tidak ada.
"Kami rencanakan perbaikan dan bangun jalan baru dilakukan di beberapa titik terutama jalur strategis untuk peningkatan perekonomian masyarakat," katanya.
