Mataram (ANTARA) - Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPS NTB) saat ini tengah menyiapkan wilayah kerja statistik atau Wilkerstat untuk mendata perekonomian daerah secara menyeluruh melalui Sensus Ekonomi 2026.
"Kami lagi mempersiapkan updating wilayah kerja statistik yang bergerak di semua kabupaten, kecuali Lombok Utara dan Sumbawa Barat," kata Kepala BPS NTB Wahyudin saat ditemui di Mataram, Senin.
Wahyudin menuturkan Lombok Utara dan Sumbawa Barat telah melaksanakan sensus beberapa tahun lalu, sehingga mereka tidak ikut dalam Sensus Ekonomi 2026.
Adapun sebanyak delapan daerah yang nanti melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 di Nusa Tenggara Barat adalah Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.
Baca juga: BPS NTB uji publik hasil pendataan Regsosek di Lombok Tengah
BPS NTB bakal melibatkan sekitar 8.000 sampai 9.000 orang untuk menggarap megaproyek Sensus Ekonomi 2026 agar memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang perkembangan dunia usaha di Nusa Tenggara Barat.
"Semua aktivitas ekonomi masyarakat didata kecuali pertanian, karena pertanian sudah ada Sensus Pertanian," pungkas Wahyudin.
Baca juga: BPS membutuh dana Rp6 triliun untuk gelar Sensus Ekonomi 2026
Sensus Ekonomi 2026 merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data ekonomi terbesar di Indonesia yang dilakukan setiap 10 tahun oleh Badan Pusat Statistik di seluruh provinsi. Data ekonomi yang berhasil dikumpulkan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Informasi yang nantinya disediakan Sensus Ekonomi 2026, di antaranya struktur ekonomi yang mencakup kewilayahan, skala usaha, lapangan usaha, serta benchmarking indikator ekonomi; karakteristik usaha mencakup kendala dan prospek usaha, kinerja dan daya saing usaha, serta permodalan dan investasi
Kemudian juga data-data ekonomi digital dan ekonomi lingkungan yang mencakup ekonomi digital, ekonomi hijau, serta ekonomi biru.
