#PAKAR HUKUM

Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menilai penting bagi Wikimedia Foundation untuk segera mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) agar memiliki kepastian hukum ...

Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan opsi konstitusional untuk skema biaya penerbangan haji ...

Dua ahli hukum tata negara yang dihadirkan pemohon dalam sidang pengujian materil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi ...

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI Prof Narendra Jatnamengatakan keberadaan KUHP dan KUHAP baru menciptakan tantangan baru bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ...

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan, konsep ekonomi hijau harus dijalankan secara berkelanjutan dengan memastikan sumber daya alam tidak habis dieksploitasi dan tetap menyisakan ruang untuk ...

Pakar hukum tata negara Prof Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya peran media profesional dalam menjaga kebenaran informasi publik di tengah maraknya hoaks dan disinformasi pada era disrupsi ...

Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, padasidang putusan perkara pembunuhan Brigadir Muhammad Nurhadi, menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada I Gde Aris Chandra ...

Pakar hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta, Dr. Edi Hasibuan menilai kedudukan Polri yang paling tepat tetap berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. ...

Kesetaraan gender dalam politik masih jauh dari kata tercapai di seluruh 47 prefektur Jepang, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh sekelompok ahli pada Minggu, saat mereka merilis skor indeks ...

Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah menyoroti perlunya Indonesia untuk memperkuat langkah-langkah diplomasi dengan Iran guna memastikan keselamatan dua kapal tanker ...