#PASAL KUMPUL KEBO

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi langkah pemerintah atas diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, namun terdapat sejumlah catatan kritis utamanya perihal nikah ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hanya Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pimpinan dari lima lembaga negara yang bisa melaporkan dugaan penghinaan sesuai dengan ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihak-pihak yang bisa mengadukan tindak pidana akibat perzinaan atau kumpul kebo adalah hanya pasangan sah dan orang tua, atau delik aduan. ...

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hukum Indonesia (FH UI) Topo Santosomenyebutkan banyak pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang merupakan "jalan tengah". ...

Kekacauan pengembanan hukum praktis (chaotic legal endeavor ) di Indonesia yang terlihat pada hampir semua lini kehidupan bersama seharusnya menjadi alarm sosial yang mengingatkan kita untuk segera ...

Wakil Gubernur (Wagub) Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengatakan kehadiran pasal 412 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bentuk penghormatan negara atas kesakralan sebuah ...

Sejumlah mahasiswa sempat memblokade gerbang tol dalam kota S Parman dalam aksi mahasiswa menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal itu menyebabkan ruas Jalan Gatot Subroto arah ...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah dan DPR RI mendengarkan masukan untuk pasal yang memuat isu krusial dalam RKUHP setelah pemerintah mengajukan penundaan pengesahan ...

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menjelaskan bahwa perbuatan zina dan kumpul kebo (kohabitasi) yang diatur dalam KUHP hanya dapat diadukan oleh orang yang terkena dampakdua perbuatan ...

Majelis Ormas Islam (MOI) menyebutkan bahwa masyarakat semestinya bisa melaporkan perbuatan zina yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP), ...