#PEMECATAN

Kumpulan berita pemecatan, ditemukan 462 berita.

Kuasa hukum ragukan keabsahan surat pemecatan Ketua DPRD NTB

Kuasa hukum Ketua DPRD NTB H Umar Said, Rofiq Ashari meragukan keabsahan surat pemberhentian kliennya dari keanggotaan Partai Golkar. "Sampai saat ini kita masih ...

Golkar NTB: silakan gugat Ke pengadilan

Ketua DPD Golkar Nusa Tenggara Barat H Moh Suhaili FT mempersilakan H Muhammad Amin dan H Umar Said untuk mempersoalkan pemberhentian dari keanggotaan partai ke pengadilan. ...

Ketua DPRD NTB gugat pemberhentian ke pengadilan

Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat H Umar Said akan melakukan perlawanan melalui jalur hukum di pengadilan dan mahkamah partai menyusul pemberhentian dirinya dari keanggotaan ...

Aliansi mahasiswa tolak pemecatan Fahri Hamzah

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pemuda Mahasiswa Indonesia Timur menolak pemecatan Fahri Hamzah dari keanggotan PKS, Kamis. Aksi turun ke ...

Fahri Hamzah: saya menuntut pimpinan yang ceroboh

Fahri Hamzah menyatakan langkahnya menggugat keputusan pemecatan dirinya di pengadilan untuk menuntut pimpinan partai yang dinilainya berlaku ceroboh dan membuat kebohongan ...

DPR belum putuskan status Fahri Hamzah

Pihak DPR RI belum mengambil keputusan mengenai status Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pasca pemecatan keanggotaan dirinya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa waktu ...

PKS siap hadapi gugatan Fahri Hamzah

Ketua Departemen Hukum DPP PKS Zainudin Paru mengatakan partainya siap melawan gugatan yang akan diajukan Fahri Hamzah pasca keluarnya surat pemberhentian yang bersangkutan ...

PKS NTB minta Fahri Hamzah legawa

Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Nusa Tenggara Barat meminta Fahri Hamzah bersikap legawa menerima keputusan DPP yang memberhentikannya dari keanggotaan partai. "Kami ...

ARB Copot Jabatan Ketua DPRD NTB

Ketua Umum DPP Partai Golkar Abu Rizal Bakrie mencopot H Umar Said dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat. Sekretaris DPRD NTB H Mahdi Muhammad di Mataram, ...

25 PNS Bima dijatuhi sanksi karena berpolitik

Sebanyak 25 pegawai negeri sipil di Pemerintahan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dijatuhi sanksi teguran secara tertulis karena terbukti melakukan kegiatan ...