#PENEGAKAN HUKUM

Ketika Presiden Venezuela Nicolás Maduro digiring ke pengadilan federal di New York pada awal Januari 2026 digambarkan oleh sejumlah media sebagai operasi internasional paling dramatis. ...

Pembagian mukena dan sarung sejatinya identik dengan niat baik bahwa negara hadir untuk warga. Ia sering dilekatkan pada program bantuan sosial, menyentuh ruang privat masyarakat, bahkan menyentuh ...

Pengadaan mukena dan sarung sejatinya merupakan bagian dari kebijakan sosial yang sarat makna. Ia menyentuh kebutuhan dasar, ruang privat, sekaligus sisi spiritual masyarakat. Namun perkara ...

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penindakan terhadap setiap pelanggaran harus dilakukan tanpa konflik kepentingan dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kepentingan ...

Direktur Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Paramadina,Ahmad Khoirul Umam, menilai serangan militer Amerika Serikat ke Venezuela dan penangkapan Presiden Venezuela,Nicolas ...

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengatakan operasi AS di Venezuela tidak memerlukan persetujuan Kongres karena bukan merupakan invasi atau pendudukan militer, melainkan operasi ...

Direktur Democracy and Election Empowerment Partnerhsip (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, menilai usulan pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke DPRD bukan sekadar solusi teknis atas biaya ...

Larangan penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan politik negara lain merupakan fondasi tatanan internasional modern. Prinsip ini dirumuskan secara tegas dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam ...

Pengamat hukum dan kebijakan publikTrubus Rahardiansah mengatakan bahwa aparat hukum dan masyarakat perlu memperjelas batas antara kebebasan berpendapat yang sah atau kritik, dengan ujaran yang ...

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mulai berlaku efektif mulai Jumat. Dalam salinan UU yang ...