#PENGATURAN TEMBAKAU

Kumpulan berita pengaturan tembakau, ditemukan 31 berita.

Denpasar usulkan tiga ranperda dalam sidang paripurna DPRD

Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar mengusulkan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar Ke-5 Masa Persidangan II Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung DPRD ...

GAPPRI menilai penyeragaman kemasan berpotensi ciptakan PHK massal

Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menilai wacana penerapankemasan seragam (plainpackaging)pada produk tembakau berpotensi menciptakan pemutusan hubungan kerja ...

Pakar menekankan waktu pakai galon tak pengaruhi migrasi kandungan BPA

Pakar Lingkungan Hidup dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Suprihatin menekankan bahwa masa pakai galon tidak berpengaruh terhadap potensi migrasi Bisphenol A (BPA) dari galon guna ulang ...

Perkara korupsi proyek sumur bor Lombok Utara masuk meja persidangan

Perkara korupsi proyek pembangunan sumur bor di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat masuk ke meja persidangan Pengadilan Negeri Mataram. Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram Kelik ...

Kenaikan HJE dan PPN suburkan peredaran rokok ilegal

Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga jual eceran (HJE) rerata 10,5 persen dan kenaikan PPN dari 9,9 persen menjadi 10,7 ...

Kebijakan pengupahan harus berorientasi ke pertumbuhan ekonomi

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perindustrian Saleh Husin menyatakan bahwa kebijakan pengupahan harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nasional sehingga menciptakan ...

Asosiasi nilai pasal soal tembakau di PP 28/2024

Asosiasi pelaku usaha produk tembakau alternatif menolak sejumlah pasal terkait tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 lantaran akan mematikan industri produk tembakau ...

Mendag optimistis ratifikasi pacu perekonomian Indonesia-Iran

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengaku optimistis terhadap ratifikasi Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement (II-PTA) atau persetujuan preferensi perdagangan antara Pemerintah ...

Pakar nilai pasal terkait tembakau harus dipisah

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai pasal-pasal terkait tembakau harus dipisahkan dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan. Trubus dalam ...

Upaya meneruskan Food Estate berkelanjutan di Kalteng

Upaya meneruskan program Food Estate yang berkelanjutan dengan mendatangkan para ahli pertanian di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, ternyata sempat menghebohkan pemberitaan media massa. Berita tersebut ...