#PERDA PARIWISATA

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalilah optimistis sektor pariwisata di daerah itu mampu bangkit dan berlari lebih kencang meski di tengah pandemi COVID-19. "Kita tahu ...

DPRD Nusa Tenggara Barat mendesak Bupati Lombok Barat segera mencabut izin usaha Metzo Executive Club & Karaoke Lombok pascaterungkapnya kasus tarian telanjang (striptis) oleh dua penari di ...

Ratusan lokasi tambang rakyat ilegal di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), bisa dibilang sudah menjamur. Hampir sebagian besar wilayah pegunungan di barat Pulau ...

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan mengevaluasi peraturan daerah di Nusa Tenggara Barat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Langkah awal yang dilakukan dengan ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menancapkan enam model prioritas pengembangan pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di provinsi itu. Kepala Biro Humas ...

Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin memberikan pernyataan resmi merespons maraknya pemberitaan mengenai kawin kontrak di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. "Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor ...

Konsep wisata halal yang tidak kunjung memiliki dasar hukum yang jelas di Sumatera Barat akan menjadi salah satu kendala dalam upaya perluasan pasar wisata ke Eropa. "Dasar hukum wisata halal ...

Dinas Pariwisata Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, telah mengusulkan anggaran sebesar Rp13 miliar untuk penataan kawasan objek wisata Loang Baloq yang berada Kecamatan Sekarbela. "Usulan ...

Masyarakat di ujung timur Pulau Lombok yang mendiami kawasan adat Paer Daya hingga kini masih memegang teguh adat istiadat warisan leluhur. Setidaknya 23 komunitas adat terdapat di wilayah yang kini ...

Dinas Perhubungan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dinilai kurang inovatif dalam menangani keberadaan taksi dan ojek dalam jaringan (daring) yang mangkal seperti angkutan ...