#PILKADA 2024

Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram memeriksa empat petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 senilai Rp24 ...

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memeriksa sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dengan salah satu pokok persoalan yang diajukan ...

Kejaksaan Negeri Mataram menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam dugaan korupsi dana Pilkada 2024 ...

Kejaksaan Negeri Mataram menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Barat untuk melakukan audit kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan ...

Kejaksaan Negeri Mataram menemukan indikasi penyalahgunaan anggaran yang mengarah pada tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran Pilkada 2024 oleh KPU Lombok Barat. Kepala Kejaksaan Negeri ...

Kejaksaan Negeri Mataram menangani dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pilkada 2024 yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kepala Seksi Intelijen ...

Sejumlah partai pengusung mulai mengincar kursi Wakil Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca-Bupati Lalu Ahmad Zaini terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah jauh dari unsur politis. “Saya pastikan itu jauh dari unsur-unsur politik seperti ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan operasi tangkap tangan menjadi salah satu upaya pemberantasan korupsi setelah penyelenggaraan retret kepala daerah dalam aspek pencegahan korupsi. ...

Kementerian Dalam Negeri menyusun formulasi remunerasi kepala daerah melalui opsi peningkatan pagu upah pungut, penambahan biaya operasional, hingga pengaturan insentif dari badan usaha milik daerah ...