#PNS

Berkas perkara dugaan pemalsuan pupuk organik bersubsidi yang ditangani Subdit I Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, telah dinyatakan ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi meminta pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak menutupi kesalahan anak buahnya jika mereka terbukti melakukan ...

Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat resmi melimpahkan berkas perkara kasus dugaan pemalsuan pupuk organik bersubsidi ke ...

Sebanyak 25 pegawai negeri sipil di Pemerintahan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dijatuhi sanksi teguran secara tertulis karena terbukti melakukan kegiatan ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi mengusulkan agar pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota dapat mengalokasikan anggaran untuk insentif bagi guru-guru di ...

Mataram (Antara NTB)- Sekitar 2.000 pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Mataram hingga saat ini belum teregistrasi pendataan ulang pegawai negeri sipil (PUPNS) pada level dua di Badan Kepegawaian ...

Mataram (Antara NTB)- Sejumlah pakar hukum di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menilai kebijakan Penjabat Wali Kota Mataram untuk melakukan asesmen terhadap pejabat yang sedang menjabat kurang ...

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat mencatat sebanyak 60.061 guru honorer dan pegawai negeri sipil terdaftar untuk mengikuti uji kompetensi yang akan digelar ...

Angka kematian ibu dan anak hingga kini masih relatif cukup tinggi, termasuk di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini menjadi perhatian serius dari pemerintah ...

Mataram, (Antara NTB)- Penjabat Wali Kota Mataram Hj Putu Selly Andayani menyatakan optimistis mendapatkan izin mutasi pejabat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). "Lihat saja nanti, usulan ...