Sebanyak 38 pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkena sanksi disiplin. "Mereka yang terkena sanksi ini, karena melalaikan tugas, ...
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memverifikasi ulang keberadaan guru honorer jenjang pendidikan SMA/SMK agar diperoleh jumlah sesuai dengan kebutuhan. "Kami ...
Sekretaris DPRD Nusa Tenggara Barat H Mahdi Muhammad mengungkapkan anggaran reses para anggota DPRD NTB di tahap ketiga 2016 sudah menghabiskan dana hingga mencapai Rp4,1 ...
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat H Ali Rahim mengatakan nasib 9.721 guru honorer yang mengabdi di SMA/SMK masih mengambang karena belum ada ...
Asisten Pengawasan (Aswas) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Darmowijoyo menyebutkan, oknum jaksa yang dimaksud Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) hanya sebatas ...
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat akhirnya memproses surat keputusan (SK) pemecatan mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB, ...
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera menarik 482 pegawai negeri sipil yang ada di dinas kehutanan kabupaten/kota sesuai perintah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ...
Inda Mahrip, istri mantan Wakil Bupati Lombok Barat, H Mahrip, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengalihan lahan di dalam kawasan hutan lindung di wilayah ...
Sumbawa Barat (Antara NTB) – Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Sumbawa Barat mengusulkan 24 orang Tenaga Harian Lapangan (THL) penyuluh menjadi ...
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara akan menjatuhkan sanksi tegas berupa pencopotan dari jabatan kepada 219 pejabat yang belum juga menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat ...