#POKIR

Pimpinan DPRD Nusa Tenggara Barat akan melakukan konsultasi ke Kementerian Hukum untuk menyikapi polemik Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD NTB dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). ...

DPRD Nusa Tenggara Barat meminta Inspektorat terbuka soal penghapusan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dewan sebesar Rp120 miliar. Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir, menegaskan bahwa dana pokir ...

Ketua Komisi VI DPRDNusa Tenggara Barat (NTB)Hamdan Kasim meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB membuka hasil evaluasi belanja organisasi perangkat daerah (OPD) kepada publik. ...

Komisi I Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM DPRD Nusa Tenggara Barat mendukung kerja-kerja Inspektorat NTB dalam rangka memitigasi dan meminimalisir temuan-temuan atau pun kesalahan administratif di ...

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan langkah penetapan tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial dari ...

Anggota Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat M. Nasib Ikroman, meminta Pemerintah Provinsi NTB menempuh langkah judicial review atau uji materi untuk mencari landasan hukum yang memungkinkan daerah ...

Inspektorat Nusa Tenggara Barat menyebut penghapusan anggaran program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD NTB dalam APBD murni dan perubahan mencapai Rp120 miliar setelah evaluasi bersama. ...

Bupati Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Amar Nurmansyah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan pada 2028 secara lebih matang, terukur, dan berbasis ...

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menurunkan tim pemantau sekaligus pengawas terhadap 192 orang alumni program pelatihan kerja yang dilaksanakan selama tahun 2026. ...

Kejaksaan Negeri Mataram menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam dugaan korupsi dana Pilkada 2024 ...