#POKIR

Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat menahan pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus kuasa pengguna anggaran (KPA) proyek bantuan sosial yang bersumber dari dana pokok pikiran DPRD Lombok ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dana pokok pikiran (Pokir) pada APBD 2026 mengalami pengurangan bila dibandingkan tahun sebelumnya. ...

Kejaksaan Negeri Bima, Nusa Tenggara Barat menyelidiki kasus dugaan korupsi dana Desa Poja, Kecamatan Sape tahun anggaran 2022-2023. "Untuk kasus Desa Poja, kami baru mulai ...

Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Fraksi PKB, Akhdiansyah, mencanangkan gerakan penanaman 1.000 pohon dalam rangkaian kegiatan Gerakan Dompu Hijau yang digelar di So Sanggo La II, ...

Kejaksaan Negeri Bima, Nusa Tenggara Barat memeriksa secara maraton memeriksa saksi-saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pokok pikiran (pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bima ...

Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyatakan masih membutuhkan keterangan sejumlah saksi untuk kebutuhan penahanan dua dari empat tersangka yang berstatus aparatur sipil negara ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) membuka peluang pengembangan terkait penerapan pidana dari kasus dugaan gratifikasi DPRD NTB yang telah menetapkan tiga tersangka. "Nanti ...

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebutkan, program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Mataram sebanyak 224 unit sudah mencapai 70 persen. ...

Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melakukan pemanggilan ulang terhadap Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim alias HK sebagai saksi di kasus dugaan gratifikasi DPRD NTB. Asisten Pidana ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengungkap peran dua legislator, yakni Indra Jaya Usman alias IJU dan Muhammad Nashib Ikroman alias MNIpadakasus dugaan gratifikasi DPRD Provinsi NTB. ...