#PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kumpulan berita putusan mahkamah konstitusi, ditemukan 709 berita.

Syarat minimal usia calon kades tetap 25 tahun

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan syarat minimal usia calon kepala desa (kades) tetap 25 tahun, menanggapi uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa). Ketua MK Suhartoyo ...

MK menegaskan pilkada tetap secara langsung oleh rakyat

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. "Hal ini dengan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum ...

MK gelar sidang pengucapan putusan 29 permohonan uji materi

Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang pengucapan putusan ataupun ketetapan atas 29 permohonan uji materi pada Senin. Dilansir laman resmi MK, sidang akan digelar di Ruang Sidang Pleno ...

Ketua MK mengajak kampus perkuat budaya konstitusi

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengajak kampus memperkuat budaya konstitusi melalui jalur ilmu pengetahuan, termasuk riset, kritik, dan pendidikan. Menurut dia, perguruan tinggi ...

Permohonan uji materiil kuota internet hangus tak dapat diterima MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyoal kuota ...

Pengajuan PP tersangka masker COVID-19 berpeluang gugurkan penyidikan

Pengajuan praperadilan dari tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 di Nusa Tenggara Barat, Dewi Noviany, berpeluang menggugurkan penyidikan yang kini tinggal menunggu pelaksanaan ...

DPR sebut revisi UU Polri hanya ubah 8-9 pasal saja

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan revisi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ...

Akademisi: Penempatan polisi aktif di jabatan sipil diatur limitatif di UU

Dosen hukum pidana Universitas Airlangga, Surabaya,Maradona mengatakan penempatan polisi aktif di jabatan sipil yang berkaitan erat dengan fungsi kepolisian harus diatur secara limitatif dalam ...

Ketiadaan audit kerugian begara bisa batalkan status tersangka

Pakar hukum tata negara dan konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Fahri Bachmid mengatakan ketiadaan hasil audit kerugian negara dari lembaga negara berwenang secara otomatis bisa ...

Ahli menegaskan pemerintah tak diskriminatif dalam bencana Sumatera

Ahli hukum tata negara dr. Muhammad Rullyandi menegaskan pemerintah tidak melakukan pembedaan atau non diskriminatif dalam penanganan penanggulangan bencana di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara dan ...