#PUTUSAN MK

Kumpulan berita putusan mk, ditemukan 761 berita.

Partai Buruh sebutkan keadilan masih ada usai MK kabulkan uji materi

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa keadilan masih ada usai Mahkamah Konstitusi(MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU ...

MK: Pemberi kerja wajib utamakan tenaga kerja Indonesia

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap pemberi kerja wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing (TKA) di semua jenis jabatan yang tersedia. Penegasan ...

Ribuan buruh di Jakarta kawal pembacaan putusan MK terkait UU Cipta Kerja

Ribuan buruh bakal mengawal pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara 40 tentang Klaster Ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ...

KNPI NTB nyatakan siap jadi garda terdepan pelopor pembangunan daerah

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan kesiapan menjadi garda terdepan pelopor pembangunan daerah. Ketua DPD KNPI NTB, Baehaqi, menyerukan agar momentum ...

PTUN tolak gugatan penetapan pemenang pilpres, PDIP hormati putusan pengadilan

Kuasa Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang tidak menerima gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum mengenai penetapan Prabowo Subianto ...

Kamis ini, PTUN bacakan putusan soal pencalonan Gibran

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dijadwalkan membacakan putusan terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024 pada hari Kamis siang ini. Berdasarkan ...

MK: Pasal pengusiran WNA pelaku tindak pidana narkotika konstitusional

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang pengusiran terhadap warga negara asing (WNA) yang ...

MK: Orang tua kandung yang ambil paksa anak bisa dipidana

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa orang tua kandung yang mengambil anak secara paksa tanpa hak atau izin dapat dipidana, sebab tindakan tersebut termasuk dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab ...

Ketua MPR menerima aspirasi penyempurnaan UUD NRI 1945

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima aspirasi penyempurnaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dari Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (FKPPI). ...

Akademisi UI: Calon tunggal bukan agenda lokal tapi nasional

Pengajar hukum pemilu di Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai bahwa calon tunggal pada Pilkada 2024 bukan agenda lokal, tetapi ekses dari agenda elite nasional. “Kemudian ada ...