#PUTUSAN MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyoal kuota ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali meminta seluruh partai politik mulai menyiapkan kader perempuan buntut Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026. “Saya yakin tidak ada lagi alasan parpol untuk ...

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan revisi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ...

Dosen hukum pidana Universitas Airlangga, Surabaya,Maradona mengatakan penempatan polisi aktif di jabatan sipil yang berkaitan erat dengan fungsi kepolisian harus diatur secara limitatif dalam ...

Pakar hukum tata negara dan konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Fahri Bachmid mengatakan ketiadaan hasil audit kerugian negara dari lembaga negara berwenang secara otomatis bisa ...

Ahli hukum tata negara dr. Muhammad Rullyandi menegaskan pemerintah tidak melakukan pembedaan atau non diskriminatif dalam penanganan penanggulangan bencana di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara dan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pegawai PT Len Railway Systems (LRS) berinisial UL menjadi pengumpul imbalan proyek pada kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di ...

Dengan Pengurus Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) hasil Muktamar VI Bali meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah kewenangan Menteri Hukum (Menkum) dari mengesahkan menjadi mencatat ...

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan penentuan angka ideal ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dilakukan melalui mekanisme dialog dengan partai politik lain, ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXIV/2026 terkait syarat calon pimpinan lembaga antirasuah agar nonaktif terlebih dahulu dari jabatan yang ...