#PUTUSAN MK

Pakar hukum tata negara dan konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Fahri Bachmid mengatakan ketiadaan hasil audit kerugian negara dari lembaga negara berwenang secara otomatis bisa ...

Ahli hukum tata negara dr. Muhammad Rullyandi menegaskan pemerintah tidak melakukan pembedaan atau non diskriminatif dalam penanganan penanggulangan bencana di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara dan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pegawai PT Len Railway Systems (LRS) berinisial UL menjadi pengumpul imbalan proyek pada kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di ...

Dengan Pengurus Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) hasil Muktamar VI Bali meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah kewenangan Menteri Hukum (Menkum) dari mengesahkan menjadi mencatat ...

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan penentuan angka ideal ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dilakukan melalui mekanisme dialog dengan partai politik lain, ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXIV/2026 terkait syarat calon pimpinan lembaga antirasuah agar nonaktif terlebih dahulu dari jabatan yang ...

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian pada pengucapan putusan perkara Nomor 70/PUU-XXIV/2026 terkait syarat calon pimpinan KPK untuk “melepaskan” ...

Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan opsi konstitusional untuk skema biaya penerbangan haji ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan atensi terhadap langkah penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat dan mesin pertanian ...

Penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat meminta petunjuk Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat terkait penghitungan kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat dan ...