#PUTUSAN MK
Kumpulan berita putusan mk, ditemukan 738 berita.
Akademisi ilmu pemerintahan Achmad Baidowi menilai besaran parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 2,5 persen lebih moderat dan sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan agar pernikahan beda agama memiliki kepastian hukum. ...
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat kedudukan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan dalam tata kelola profesi ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja perlu dievaluasi. Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyebutkan berdasarkan dalil pemohon perkara dengan ...
Dari norma agama ke norma Negara: Dialektika pemikiran NU dalam pembentukan hukum positif Indonesia.
Satu abad Nahdlatul Ulama (NU) bukan sekadar penanda usia organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, melainkan momentum refleksi atas kontribusi intelektualnya dalam membangun relasi yang sehat ...
Pengamat kepolisian dan praktisi hukum Hirwansyah menyatakan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden sudah sejalan dengan amanat reformasi. ...
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengemukakan penataan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus dilakukan melalui kajian ...
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa ada batasan-batasan yang perlu dijaga, saat merespons wacana TNI yang akan membantu ...
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa batasan respons layanan panggilan (call center)pada nomor 110 adalah selama 10 ...
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut bahwa diterbitkannya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 soal jabatan anggota Polri di luar struktur bukan untuk melawan putusan ...