#PUTUSAN MK

Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menegaskan eksistensi penagih utang atau debt collector secara hukum sudah hilang, sehingga sudah seharusnya dihapus atau dilarang. Pria yang akrab ...

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku terbantu oleh peran anggota Polri yang kini bertugas di lingkup kementerian yang mereka pimpin. Pernyataan ...

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen untuk berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga untuk menghindari multitafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 ...

Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil serta merta ...

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan partainya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) lewat kajian internal. ...

Beberapa hari lalu saya membaca dan menyaksikan salah seorang penggiat, peneliti juga sekaligus akademisi pemilu dan demokrasi Universitas Indonesia, Titi Anggraini dalam sebuah forum yang berdiskusi ...

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menekankan pentingnya keterbukaan dan meaningful participation dari seluruh pemangku kepentingan terkait dalam perumusan revisi Undang-Undang (UU) ...

Politik hukum Program Pengembangan Daerah Pemilihan (P2DP) atau yang populis dalam narasi publik sebagai “dana pokok pikiran (POKIR) dewan” seolah tidak berdaya untuk melepaskan diri dari ...

Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Dompu, Nusa Tenggara Barat, I Made Agni Prabawa Suryadi, menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi Golkar, Efan ...

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menjelaskan alasan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bertemu dengan salah satu saksi kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mesin electronic ...