Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menepis kabar dugaan sejumlah oknum jaksa menerima suap dari Subhan, mantan Kepala Badan Pertanahan Sumbawa yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan ...
Dosen hukum pidana Universitas Brawijaya, Lucky Endrawati, menjelaskan ketentuan alat bukti dalam perkara gratifikasi tiga legislator pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram, Rabu. ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Priyono Triatmojodan mantan Sekretaris Ditjen Bea ...
Tiga legislator yaitu Indra Jaya Usman, Hamdan Kasim dan Muhammad Nashib Ikroman tetap berstatus terdakwa dalam perkara gratifikasi DPRD NTB meskipun bebas dari tahanan. "Mereka tetap menjadi ...
Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami dugaan adanya kasus jual beli Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI yang terkuak dari pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Ketua Ombudsman RI ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pegawai PT Len Railway Systems (LRS) berinisial UL menjadi pengumpul imbalan proyek pada kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di ...
Pejabat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyatakan masih mengumpulkan bukti-bukti terkait pidana dari 15 legislator penerima suap dari tiga terdakwa gratifikasi DPRD NTB. Asisten Pidana ...
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) belum menerima permohonan dari aparat penegak hukum terkait pencekalan terhadap Syekh Ahmad Al Misry atau ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang direksi perusahaan rokok PT Gading Gadjah Mada sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang tata kelola gas alam di Indonesia harus dibangun berdasarkan kebutuhan yang nyata atau riil, perencanaan yang terukur, kesiapan infrastruktur, hingga ...