#SUPRATMAN ANDI AGTAS

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyusunan rancangan undang-undang (RUU) Perumahan dilakukan dengan mempertimbangkan tiga kepentingan utama, yakni ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan upaya paksa dalam bentuk penyadapan di luar kasus tindak pidana korupsi dan terorisme harus menunggu terbitnya undang-undang yang secara ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pidana untuk ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihak-pihak yang bisa mengadukan tindak pidana akibat perzinaan atau kumpul kebo adalah hanya pasangan sah dan orang tua, atau delik aduan. ...

Pemerintah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Nomor HKI-92.KI.01.04 Tahun 2025 tentang kewajiban pembayaran royalti lagu dan/atau musik di ruang publik ...

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kekayaan intelektual (KI) serta capaian penyelesaian permohonan kekayaan intelektual ...

Pengamat hukum dan politik Boni Hargens menilai pentingnya pemahaman yang mendalam tentang berbagai prinsip hukum konstitusional dan bagaimana argumentasi hukum seharusnya dibangun dalam menafsirkan ...

Menteri Hukum (Menkum)Supratman Andi Agtas meminta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Nomor 10 Tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak ...

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meresmikan pembentukan 1.166 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar merata di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). ...

Minister of Law Supratman Andi Agtas praised the establishment of 8,494 legal assistance posts in East Java.“This places East Java among 29 provinces that have achieved 100 percent formation of ...