#UU NOMOR 7 TAHUN 2017

Kumpulan berita uu nomor 7 tahun 2017, ditemukan 389 berita.

Soal usulan KTP caleg harus sesuai dapil, begini tanggapan Komisi II DPR

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengaku kurang sepakat terhadap substansi gugatan sejumlah mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi, terkait calon legislatif (caleg) yang harus berdomisili atau ...

Hakim ubah vonis PPK proyek RS Pratama Dompu jadi 7 tahun

Majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengubah vonis pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Rumah Sakit Pratama Maman yang merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran ...

Wamendagri membuka peluang revisi UU Parpol terkait dengan pemilu-pilkada

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membuka peluang revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol). Revisi itu menurutnya, berkaitan dengan ...

Tersangka shelter tsunami bakal ungkap penanganan Polda NTB di sidang

Tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan shelter tsunami di Kabupaten Lombok UtaraAprialely Nirmala menyatakan siap mengungkap adanya penanganan kasus serupa yang berjalan lebih dahulu di ...

KPK tahan dua tersangka shelter tsunami di dua lapas Lombok

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menitipkan penahanan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung tempat evakuasi sementara atau sheltertsunami di ...

Komisi II DPR komitmen kedepankan partisipasi bermakna revisi UU Pemilu

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan komitmen untuk mengedepankan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, sebagai ...

"E-voting" dapat perbaiki kinerja demokrasi

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Saiful Mujani mengatakan e-voting atau pemungutan suara berbasis elektronik dapat memperbaiki kinerja ...

PN Mataram tetapkan majelis hakim persidangan korupsi shelter tsunami

Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat menetapkan susunan majelis hakim yang akan bertugas menjalankan persidangan perkara korupsi proyek pembangunan gedung tempat evakuasi sementara (TES) ...

PN Mataram sidangkan perkara korupsi shelter tsunami pada 22 Januari 2025

Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat siap menyidangkanperkara korupsi proyek pembangunan gedung tempat evakuasi sementara (TES) atau Shelter Tsunami di Kabupaten Lombok Utara pada 22 ...

PN Mataram terima pelimpahan perkara shelter tsunami dari KPK

Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Nusa Tenggara Barat, menerima pelimpahan berkas perkara korupsi proyek pembangunan gedung tempat evakuasi sementaraatau sheltertsunami di Kabupaten Lombok ...