Sumbawa Barat, NTB, 26/10 (ANTARA)- Ratusan Kepala Keluarga (KK) nelayan yang bermukim di Desa Kertasari, Labuhan Lalar, dan Kecamatan Poto Tano, mengalami krisis alat tangkap berupa perahu motor serta jaring yang mereka butuhkan untuk menopang kehidupan sehari-hari.
"Kebanyakan nelayan mencari nafkah dengan ikut menumpang perahu motor milik warga lain," kata anggota DPRD Sumbawa Barat dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Andy Laweng, ketika melaporkan hasil reses sejumlah anggota DPRD setempat, di Taliwang, Selasa.
Dengan kondisi itu, anggota DPRD yang menjalani reses tiga hari banyak menerima protes nelayan. Dinas Perikanan dinilai lamban dalam melayani pendampingan maupun memberikan bantuan langsung kepada mereka.
"Ini realitas yang tidak mungkin dibantah bahwa nelayan memang identik dengan kemiskinan. Belum ada program bantuan yang langsung menyentuh kebutuhan pokok nelayan. Ini yang kita temukan," kata, Andy.
Contohnya, di Kertasari ada sedikitnya 200 KK nelayan yang tidak memiliki sarana tangkap memadai sehingga sangat mempengaruhi pendapatan warga. Selain itu, mereka juga terpinggirkan karena banyaknya nelayan dari luar daerah yang memiliki sarana tangkap lebih baik.
"Saya dari daerah pemilihan II Taliwang. Saya duduk mewakili nelayan. Saya rasa ada perlakukan tidak adil pemerintah terhadap komunitas nelayan. Banyak program dicanangkan, tapi banyak tidak jalan," katanya.
Hal senada juga diungkapkan Ahmad, anggota DPRD dari Partai Demokrat (PD). Anggota dewan dari daerah pemilihan II yang juga berbasis nelayan ini mengungkapkan nelayan di Labuhan Lalar dan Poto Tano kondisinya juga tidak beda di Kertasari.
Di Labuhan Lalar dan Poto Tano ada sekitar 300 KK nelayan tidak memiliki sarana tangkap.
"Banyak nelayan harus bergiliran turun malaut karena tidak memiliki sarana sendiri. Kebanyakan perahu yang dimiliki sudah tidak layak, apalagi jaringnya. Nelayan kita masih mencari ikan dengan mengandalkan pancing tradisional," katanya.
Karena itu, Andy Laweng dan Ahmad meminta pemerintah segera mengambil kebijakan strategis, yakni merevitalisasi sarana tangkap nelayan di seluruh wilayah Sumbawa Barat.
Selain itu, harus ada upaya mengotimalisasikan bantuan langsung yang fokus kepada pemenuhan kebutuhan dasar yang dibutuhkan nelayan.
"Kita desak program Corporate Social Responsibility (CSR) Newmont diarahkan kepada penyediaan kebutuhan nelayan tadi. Harus ada langkah tegas dan fokus secara langsung agar nelayan terbebas dari kemiskinan," kata Ahmad.(*)